Menemukan Cara Pandang yang Sama Mengenai Keamanan Regional

Menemukan Cara Pandang yang Sama Mengenai Keamanan Regional

Jenderal (Purn.) Ryamizard Ryacudu, menteri pertahanan Indonesia

FOTO DARI THE ASSOCIATED PRESS

Indonesia menegaskan arti penting forum Dialog Shangri-La sebagai media untuk memperkuat komunikasi interaktif dan produktif di antara para peserta serta mendapatkan pemahaman umum dan landasan bersama yang mengarah pada menemukan solusi bersama dalam mengatasi tantangan bersama yang dapat merongrong perdamaian dan stabilitas regional. Pada akhirnya, forum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembuatan kebijakan pertahanan yang ditujukan untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran bagi rakyat mereka masing-masing, seperti yang dijanjikan oleh setiap pemimpin saat berkampanye untuk memenangkan pemilihan umum. Pada saat yang bersamaan, forum ini juga bisa membantu mengubah ketidakpastian menjadi kepastian.

Indonesia menekankan kembali perlunya setiap pemimpin di ASEAN [Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara] bersama-sama dengan negara-negara mitra untuk meningkatkan kesamaan dan persamaan dan sekaligus menghilangkan atau mengurangi perbedaan yang melemahkan semangat persaudaraan kita yang selaras dengan semangat kuat dari ASEAN dan semangat ASEAN Plus. Dengan modalitas ini, kita semua bisa menyelesaikan setiap tantangan dan gangguan bersama dengan semangat damai ASEAN yang kita warisi sejak didirikan 50 tahun yang lalu.

Beberapa modalitas dan kesamaan yang kita miliki di kawasan ini sebagai dasar kerja sama terpadu di antara anggota ASEAN dan negara-negara mitranya termasuk bahwa kita menghadapi ancaman bersama mulai dari terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran perbatasan, perampokan dan pencurian sumber daya alam hingga epidemi penyakit, perdagangan narkoba, dan penyalahgunaan narkotika.

Pada kesempatan istimewa hari ini, saya akan berfokus terutama pada perspektif Indonesia untuk mengatasi perkembangan ancaman terorisme dan militansi global dan regional yang mengancam di kawasan kita. Ancaman terorisme di kawasan ini telah berubah menjadi keadaan darurat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wilayah operasi kelompok Daesh [Negara Islam Irak dan Suriah, atau ISIS] telah berkembang di seluruh dunia dan tidak terbatas pada Timur Tengah. Sekarang mereka telah memasuki lingkar pertahanan yang kuat di sekitar Eropa dan Asia ketika kita menyaksikan serangan teror di Manchester, Indonesia, dan Mesir serta serangan ISIS di Marawi, Filipina selatan.

Berdasarkan data dari Central Intelligence Agency (CIA) A.S., pada akhir tahun 2016, kekuatan ISIS diperkirakan lebih dari 31.500 pejuang dan 11.000 simpatisan. Di Asia Tenggara, diperkirakan ada sekitar 1.000 simpatisan. Dengan jumlah ini, dunia telah terbebani, terganggu, dan mulai ketakutan akan tindakan kelompok teroris itu. Mengingat bahwa Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia, dengan sekitar 200 juta penduduk, jika setengah persennya menjadi simpatisan ISIS, berarti ada sekitar 1 juta simpatisan. Angka ini sungguh mengerikan.

Ideologi ISIS bukanlah tentang Islam atau budaya. Indonesia sangat menolak dan menentang ISIS dan tidak akan memberi tempat pada kelompok ini di wilayah Indonesia. Indonesia akan terus bertekad bulat dan mendukung intelijen dan informasi di kawasan ini untuk menghancurkan terorisme.

Jumlah umat Muslim yang besar di Indonesia merupakan target utama untuk dipengaruhi oleh radikalisme kelompok ISIS ini. Hasil survei pada Desember 2015 menunjukkan bahwa 96 persen rakyat Indonesia menentang keras ideologi ISIS. Namun demikian, 4 persen responden memilih untuk tidak menjawab.

Di dalam buku The Future of Power karya Joseph Nye, tertulis bahwa tindakan fisik dengan menggunakan senjata api atau kekuatan keras (hard power) hanya akan menyumbangkan 1 persen dalam menyelesaikan akar penyebab dasar terorisme, sementara 99 persen solusinya adalah melalui kekuatan lunak (soft power) dengan melibatkan semua orang di negara-negara itu lewat menyosialisasikan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Di negara kami, kami menyebutnya sebagai semangat Bela Negara.

Dalam kapasitas saya sebagai menteri pertahanan Indonesia, saya telah merancang strategi pertahanan berbasis hati nurani dan berorientasi pada manusia. Saya menyebutnya Strategi Pertahanan Smart Power, yang menggabungkan pendekatan diplomasi pertahanan dan membangun kemampuan pertahanan rakyat semesta, yang mencakup penguatan kekuatan, semangat, dan pola pikir masyarakat, program Bela Negara yang didukung oleh kemampuan pasukan pertahanan dan alutsistanya. Semangat di balik strategi ini didasarkan pada nilai tradisional kami yaitu rasa hormat, toleransi, kepedulian, pengorbanan yang tulus demi nusa dan bangsa. Kesemua nilai ini tecermin dalam prinsip pedoman dan ideologi kami yang dikenal sebagai Pancasila.

Sehubungan dengan hal di atas, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengusulkan pembentukan platform kerja sama dan kolaborasi regional terpadu yang lebih konkret dan pragmatis -— tingkat kerja sama dan keterlibatan yang lebih luas daripada yang sudah ada. Contoh nyata dari hal ini adalah pembentukan kesepakatan trilateral di perairan Sulu antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Pada awalnya, tujuan pembentukan kesepakatan ini adalah untuk memerangi pembajakan, namun harap dicatat bahwa platform ini telah diperluas dan dikembangkan untuk melawan perkembangan ISIS di kawasan ini.

Saat ini, Indonesia dan Malaysia sering kali mengalami pembajakan, dan awak kapal disandera oleh kelompok radikal Abu Sayyaf. Indonesia sangat menghargai bahwa pemerintah Filipina telah mengerahkan militernya untuk menindak kelompok radikal tersebut dan membebaskan para sandera. Untuk mengatasi ancaman terhadap stabilitas, keamanan, dan perdamaian di kawasan ini, Indonesia, Malaysia, dan Filipina mengadakan pertemuan trilateral guna membahas kerja sama maritim untuk keamanan dan keselamatan kapal dan orang-orang yang melintasi perairan di wilayah yang menjadi kekhawatiran bersama. Untuk melaksanakan kerja sama maritim ini, ketiga negara menandatangani kerangka kerja kesepakatan (framework of arrangement – FOA) yang memasukkan prosedur operasi standar (SOP) mengenai patroli maritim yang terkoordinasi sebagai salah satu lampirannya.

Ketiga menteri pertahanan telah mengadakan pertemuan beberapa kali untuk membuat kesepakatan bersama yang diikuti oleh kelompok kerja gabungan guna menyelesaikan SOP untuk transit koridor, penempatan personel bersenjata, pembentukan pos komando gabungan, dan lain-lain. Langkah maju yang besar oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina adalah mempercepat pelaksanaan FOA, merencanakan latihan bersama di darat oleh ketiga angkatan bersenjata, operasi gabungan, dan kemungkinan untuk mengembangkan kerja sama trilateral yang melibatkan negara-negara lain, seperti Thailand dan Singapura. Kerja sama trilateral tidak hanya dimaksudkan untuk mencegah pembajakan dan penyanderaan namun juga untuk mencegah penyebaran kejahatan transnasional. Indonesia berpendapat bahwa korelasi antara kesadaran ranah maritim dan pelaksanaan patroli maritim yang terkoordinasi dapat terwujud dengan program pengembangan kemampuan. Selain itu, kerja sama itu terbuka bagi negara-negara lain di luar kawasan ini hanya untuk pengembangan kemampuan dan bantuan teknis, sesuai kesepakatan negara-negara pesisir di kawasan ini.

Poin kunci dalam menanggapi ancaman keamanan adalah melalui konsultasi keamanan yang dilakukan secara bilateral dan multilateral, dengan tujuan untuk menyelesaikan ketegangan dan untuk mencegah penyebaran konflik.

Saya percaya bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat mengatasi ancaman keamanan secara independen. Upaya ini membutuhkan kerja sama antarnegara di kawasan ini.

Saat ini, kita memiliki tiga platform kerja sama di kawasan ini yaitu patroli gabungan di Selat Malaka, kerja sama keamanan maritim di Teluk Thailand, dan kesepakatan trilateral di perairan Sulu. Ke depan, kita juga harus mempertimbangkan keterlibatan negara-negara lain, seperti Singapura, Vietnam, dan negara-negara ASEAN lainnya, untuk memperluas kapasitas dan kemampuan kita.

Kekuatan militer aktif saat ini dalam kesepakatan trilateral ini adalah 1 juta personel, sebuah kolaborasi yang mencakup sepertiga kawasan Laut Cina Selatan. Dengan populasi ASEAN yang berjumlah 569 juta orang serta 2,6 juta personel militer, ASEAN lebih dari siap untuk mempertahankan kawasannya sendiri.

Forum keamanan yang kita miliki di kawasan ini, seperti ADMM [Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN], ARF [Forum Regional ASEAN], KTT Asia Timur, dan forum regional ASEAN lainnya serta Dialog Shangri-La dan patroli gabungan di Selat Malaka, harus dioptimalkan guna membangun kepercayaan dan kerja sama untuk memperkuat arsitektur keamanan yang ada.

Menghormati kedaulatan suatu negara adalah poin utama, dan hal itu tidak dapat dikompromikan. Kita tidak boleh campur tangan dalam integritas teritorial negara lain tanpa persetujuan mereka. Memperhatikan perkembangan dinamis saat ini di kawasan kita, izinkan saya untuk menggarisbawahi arti penting pemahaman bersama dalam mengatasi tantangan bersama. Sangat penting untuk memperbesar kesamaan dan mengurangi perbedaan kita dalam usaha kita untuk mencapai keamanan dan kemakmuran bersama.

saham