Militer Jepang berusaha meningkatkan lagi anggaran pertahanan untuk melawan ancaman Korea Utara

Staf FORUM

Kementerian Pertahanan Jepang berencana untuk memperoleh lebih banyak dana guna melindungi negara itu terhadap meningkatnya ancaman Korea Utara, meningkatkan permintaan anggarannya untuk tahun 2018 yang sudah memecahkan rekor sebelumnya, demikian menurut Kyodo News, kantor berita nirlaba di Jepang.

Menteri Pertahanan Itsunori Onodera mengumumkan permintaan anggaran sebesar 730 juta yen (lebih dari 6,4 juta dolar A.S.) pada awal Desember 2017 untuk membangun dua sistem rudal Aegis berbasis darat dan dana tambahan untuk membeli rudal jelajah jarak jauh untuk pesawat jet tempur.

“Ada kebutuhan untuk memperkuat kemampuan kita guna mempertahankan seantero negara ini secara teratur dan berkelanjutan sesegera mungkin pada saat Korea Utara membangun kemampuan rudal balistiknya,” kata Onodera pada konferensi pers di Sendai ketika mengumumkan permintaan untuk membangun baterai rudal Aegis Ashore.

Pada konferensi pers sebelumnya, Onodera mengatakan bahwa rudal jelajah baru yang diminta itu akan digunakan dalam pertahanan pulau, “menangani pasukan permukaan atau pasukan pendaratan musuh sebelum mereka mendekat,” tulis Kyodo News.

Onodera telah meminta kenaikan 2,5 persen untuk anggaran pertahanan Jepang tahun 2018, sehingga total permintaannya mencatat rekor saat itu 5,26 triliun yen (46 miliar dolar A.S.), demikian yang dilaporkan berbagai media. Pada saat itu, menteri pertahanan mengatakan bahwa tindakan tersebut sebagian besar dirancang untuk menandingi program rudal balistik dan nuklir yang sedang dijalankan Korea Utara.

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menunjuk Onodera untuk menduduki jabatan menteri pertahanan pada Agustus 2017, sebagai bagian dari perombakan ulang pemerintahannya. Onodera sebelumnya menjabat sebagai menteri pertahanan Abe selama hampir dua tahun mulai dari tahun 2012 hingga 2014, demikian lapor Reuters. (Foto: Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera, kanan, dan Perdana Menteri Shinzo Abe meninjau barisan penjaga kehormatan sebelum bertemu dengan pemimpin senior Pasukan Bela Diri Jepang di Tokyo pada September 2017).

Permintaan anggaran pada Agustus 2017 itu digunakan untuk menciptakan sistem perisai rudal baru, namun tidak menyebutkan berapa banyak uang yang akan dialokasikan untuk membangun sistem tersebut, demikian yang dilaporkan Kyodo News.

Permintaan awal itu juga mencakup anggaran sebesar 2,17 triliun rupiah (160 juta dolar A.S.) untuk pengembangan rudal jarak jauh berkecepatan tinggi untuk menangkal ancaman Korea Utara serta meningkatnya kekuatan militer Tiongkok, demikian yang dikatakan Kementerian Pertahanan pada Agustus 2017. Kementerian tersebut telah menetapkan lebih dari separuh dari dana tersebut untuk meneliti rudal hipersonik, dan sisanya digunakan untuk mempelajari cara memperpanjang jangkauan rudal untuk meningkatkan kemampuan persenjataan pemukul, demikian lapor Reuters.

Onodera mengatakan bahwa permintaan anggaran pada bulan Agustus itu tidak menyertakan dana untuk rudal jelajah, yang akan membantu melindungi kapal perusak Pasukan Bela Diri Maritim Jepang, karena Kementerian Pertahanan belum menandatangani kesepakatan dengan calon pengembang.

Kyodo News melaporkan kementerian itu mengatakan bahwa dana tambahan akan digunakan untuk mengakuisisi Joint Strike Missile, yang memiliki jangkauan sekitar 500 kilometer dan akan dipasang pada pesawat tempur siluman F-35 Pasukan Bela Diri Udara Jepang dari Kongsberg Defense & Aerospace, yang berbasis di Norwegia, dan rudal JASSM-ER dan LRASM dari Lockheed Martin Corp. Keduanya memiliki jangkauan sekitar 900 kilometer dan kemungkinan akan diluncurkan dari pesawat tempur F-15.

Meskipun beberapa pihak telah mempertanyakan apakah akuisisi tersebut bertentangan dengan premis Konstitusi Jepang yang berorientasi pada pertahanan, Kementerian Pertahanan berpendapat bahwa berbagai kemampuan pemukul rudal itu sah berdasarkan undang-undang yang ada karena kemampuan ini merupakan metode pertahanan yang valid.

“Cara berpikir kami sama sekali tidak berubah,” kata Onodera pada awal Desember 2017, demikian yang dilaporkan Kyodo News.