Presiden Indonesia menandatangani dekret untuk melarang kelompok radikal

Presiden Indonesia menandatangani dekret untuk melarang kelompok radikal

Agence France-Presse

Indonesia telah mengeluarkan satu dekret yang memungkinkan untuk melarang kelompok yang menentang ideologi resmi negara, dalam sebuah langkah yang terlihat untuk menargetkan Islamis radikal di negara mayoritas Muslim yang terpadat di dunia.

Undang-undang, ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada awal Juli 2017, datang sebagai tumbuh kekhawatiran tentang pengaruh garis keras di Indonesia, di mana sebagian besar penduduk praktik Islam moderat.

Ia memberdayakan pemerintah untuk membubarkan tanpa sidang kelompok apa pun yang menantang Pancasila, seperangkat prinsip nasional yang mempromosikan pluralisme dan toleransi dasar. Pancasila dianggap faktor pemersatu untuk negara yang diduduki oleh minoritas Kristen, Hindu dan Buddha yang penting .

Menteri keamanan Wiranto, yang menggunakan hanya satu nama, kata langkah itu diambil karena beberapa kelompok “mengancam keberadaan bangsa dan menciptakan konflik di masyarakat.”

Wiranto maupun dekret itu menamakan organisasi tertentu. Digambarkan: Menteri keamanan Indonesia Wiranto, kiri tengah, disertai oleh Menteri Informasi Rudiantara, kanan, bergerak sambil berbicara selama konferensi pers mengumumkan dekret Presiden untuk mengubah hukum yang ada yang mengatur organisasi massa di Jakarta, Indonesia, pada Juli 2017.)

Aktivis mengatakan langkah itu ditujukan untuk membubarkan Hizb ut-Tahrir Indonesia (HTI), cabang setempat kelompok Islamis radikal yang berusaha untuk menyatukan semua Muslim menjadi Khalifah.

Pemerintah menyatakan pada Mei 2017 ingin mengambil langkah-langkah hukum untuk membubarkan kelompok itu.

“Dekret ini hanyalah cara pintas untuk membubarkan HTI karena jika mereka menggunakan hukum lama [organisasi non-pemerintah] NGO , itu akan memakan waktu lama,” kata ahli hukum Bivitri Susanti.

Organisasi-organisasi massa menyebarkan ideologi seperti komunisme dan ateisme juga dilarang di bawah dekret ini. Aktivis hak asasi memperingatkan bahwa dekret boleh melumpuhkan berbagai lembaga-lembaga demokratis.

“Melarang setiap organisasi khusus dengan alasan ideologi, termasuk Pancasila, adalah tindakan kejam yang merusak hak kebebasan asosiasi dan ekspresi,” kata Andreas Harsono, seorang peneliti Human Rights Watch di Jakarta.

saham