Petani Wanita India Bertempur Dalam Tradisi

Petani Wanita India Bertempur Dalam Tradisi

Anjali telah bekerja di tanah hampir sepanjang hidupnya, pertama dengan orang tua yang adalah petani-penyewa, dan kemudian bersama suaminya di negara bagian Uttar Pradesh, India utara.

Tetap saja, dia tidak pernah memiliki tanah – hak milik dia telah ditolak oleh undang-undang warisan yang tidak konsisten dan adat masyarakatnya yang tegar membuatnya percaya bahwa hanya lelaki seharusnya memiliki tanah. Kini, dalam umur 32 tahun, nama Anjali akhirnya akan menjadi predikat sebagai pemilik tanah bersama yang dialokasikan oleh negara, setelah berbulan-bulan mengajukan petisi kepada pegawai setempat dan menangani tradisi kuno dan takhayul yang menolak kepemilikan tanah wanita.

“Tidak pernah menjadi adat kami bagi wanita memiliki tanah, dan saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti saya akan menjadi pemilik tanah,” kata Anjali, yang hanya menggunakan satu nama, di sebuah pertemuan kelompok advokasi tanah Landesa di sebuah sekolah di desa Taardeh.

“Memiliki hak tanah dalam nama saya sangat berarti bagi saya: Itu berarti saya memiliki suara dalam apa yang kami lakukan dengan tanah itu, dan suami saya tidak dapat membuang saya atau menjual tanah itu tanpa izin saya.”

KURANGNYA PENGAKUAN

Wanita terdiri lebih dari sepertiga tenaga kerja pertanian India, namun hanya sekitar 13 persen tanah pertanian dimiliki oleh wanita, menurut data resmi. Karena semakin banyak laki-laki dari desa-desa bermigrasi ke daerah perkotaan untuk mencari pekerjaan, istri dan anak perempuan mereka mengerjakan tanah tersebut. Meskipun jumlahnya semakin banyak, wanita-wanita ini tidak diakui sebagai petani karena kebanyakan tidak memiliki tanah; Pemerintah menggelar mereka “penanam”.

Di India, hak tanah hampir sering kali atas nama lelaki, dan adat mengizinkan laki-laki menjual tanah tanpa izin dari pasangan mereka, memilih tanaman apa yang akan tumbuh dan mengendalikan pendapatan apa pun. Sementara itu, petani perempuan tersebut ditolak pinjamannya, asuransi dan tunjangan pemerintah lainnya karena namanya tidak ada di hak tanah itu.

“Budaya dan tradisi sangat mempengaruhi kepemilikan tanah,” kata Shipra Deo, direktur negara Landesa. “Ini adalah sistem yang sangat patriarki, dan wanita menghadapi bias yang bercokol di mana-mana – dari keluarga mereka sendiri, dan juga pejabat, yang semuanya percaya bahwa wanita seharusnya tidak memiliki tanah. Wanita sendiri percaya mereka tidak memiliki hak ini.”

Seorang petani minum air putih di ladang gandum di Rajasthan, India. Setelah Tiongkok, India merupakan penghasil gandum terbesar kedua di dunia. [Reuters]

DI BAWAH TEKANAN

Ketika perempuan memiliki hak yang kukuh atas tanah yang mereka kerjakan, mereka mendapatkan status dan tawar menawar yang lebih besar dan kekuatan pengambilan keputusan di rumah dan di komunitas mereka, penelitian Landesa menunjukkan. Wanita seperti itu lebih mungkin dibandingkan dengan laki-laki untuk meningkatkan penjaminan makanan dan untuk membelanjakan pendapatan mereka pada generasi berikutnya.

Namun, bahkan satu dekade yang lalu di Uttar Pradesh, negara berpenduduk paling padat di negara ini dan di antara yang paling miskin, hanya 6 persen wanita memiliki tanah, menurut sebuah studi oleh Oxfam India. Pada tahun 2015, persentase tersebut meningkat menjadi 18 persen, menurut Oxfam, karena para pegiat mendidik wanita tentang hak mereka, dan negara mulai mengeluarkan hak tanah bersama untuk beberapa orang miskin yang tidak memiliki tanah.

Namun, wanita-wanita menghadapi banyak rintangan hukum dan sosial terhadap kepemilikan. Tanah masih dipindahkan sebagian besar melalui warisan, dan hampir selalu laki-laki yang mewarisi tanah.

Seorang wanita Hindu berhak mendapatkan sebidang tanah milik bapanya, menurut Undang-undang Suksesi Hindu. Namun, hukum tersebut digunakan untuk menolak bagian wanita dari tanah suami mereka, kata Nand Kishor Singh, seorang manajer regional di Oxfam, yang meluncurkan kampanye untuk hak tanah bersama di Uttar Pradesh pada tahun 2006.

“Laki-laki – dan bahkan pegawai – katakan dia sudah mendapatkan tanah bapanya, jadi tidak perlu hak tanah bersama dengan suaminya karena dia kemudian akan mendapatkan dua properti,” kata Singh. “Pemerintah diharuskan mengeluarkan hak tanah bersama untuk tanah yang mereka alokasikan untuk keluarga tanpa tanah, namun wanita tidak dibenarkan kepada hak tanah yang ada dalam nama suami mereka.”

Negara itu memiliki sistem kasta yang mengakar, dengan salah satu rasio gender terendah di India dari 912 wanita per 1.000 lelaki dan salah satu kriminalitas gender tertinggi, menurut data resmi.

Pegawai di Departemen Pendapatan Uttar Pradesh, Arvind Kumar mengatakan, pemberian hak tanah bersama untuk tanah yang dialokasikan oleh negara merupakan langkah besar, Karena itu bukan satu adat. “Tapi kita tidak bisa melakukan intervensi pada hak tanah  yang ada atau pembelian pribadi – terserah kepada pemiliknya untuk memutuskan apakah itu hak tanah bersama,” katanya.

HUKUM-HUKUM ADAT

Beberapa negara bagian telah mengubah undang-undang mereka agar lebih mudah dan bermanfaat bagi wanita untuk memiliki tanah, dengan suku bunga pinjaman rendah dan biaya pendaftaran rendah bagi wanita-wanita. Namun, kemajuan telah terhalang oleh hukum-hukum  adat yang biasanya menguntungkan kaum laki-laki.

Di Rajasthan, misalnya, wanita-wanita diminta menyerahkan hak mereka atas harta leluhur saat mereka menikah. Wanita-wanita juga telah dicegah oleh tradisi seperti tidak diizinkan menangani bajak, yang dipandang sebagai simbol petani lelaki yang ampuh.

Sebagai bagian dari kampanye Oxfam Aaroh yang berdekade, – yang berarti “naik” dalam bahasa Hindi – lebih dari 100.000 wanita telah menghadiri program-program keaksaraan tanah, kata Singh.

Puluhan ribu wanita juga bergabung dalam demonstrasi di mana mereka menggunakan bajak, dan beberapa juga mulai mengemudikan traktor, sebuah praktik yang hanya disediakan untuk kaum lelaki, katanya. “Para wanita telah memperjuangkan banyak tradisi dan takhayul, dan kami telah melihat perubahan besar dalam sikap mereka,” katanya. “Sayangnya, hanya ada sedikit perubahan pada tingkat kebijakan, dan tujuan kami untuk tanah atas nama wanita masih belum dicapai.”

Bagi Anjali di Taardeh, mendapatkan hak tanah bersama untuk tanah yang dialokasikan oleh negara adalah kejayaan yang sangat besar. “Dengan tanah ini, saya akan memiliki beberapa penjaminan, beberapa hak,” katanya. “Saya tidak akan kurang dari suami saya, tapi setara dengan nya.”

saham