Menteri Pertahanan Filipina mengunjungi kawasan kepulauan Spratly yang disengketakan

Menteri Pertahanan Filipina mengunjungi kawasan kepulauan Spratly yang disengketakan

Agence France-Presse

Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana terbang ke sebuah pulau yang disengketakan di Laut Cina Selatan pada 21 April 2017. Dia mengabaikan tantangan militer Tiongkok dan menegaskan klaim teritorial Manila terhadap kawasan strategis itu.

“Ini hanya kunjungan normal di wilayah kami, yang kami percaya dan kami ketahui merupakan wilayah [kami],” kata menteri Lorenzana kepada jurnalis yang menemaninya dalam perjalanan singkat itu.

Tiongkok mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan, termasuk yang disebutnya sebagai Pulau Thitu. Lorenzana, dalam foto di tengah, mengunjungi pulau itu, yang oleh Filipina disebut sebagai Pulau Pag-asa.

Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing telah membangun terumbu karang yang disengketakan menjadi pulau buatan, termasuk di Subi Reef sekitar 26 kilometer dari Thitu, yang dapat menampung fasilitas militer.

Lorenzana mengatakan bahwa pihaknya akan segera memulai konstruksi di dermaga, yang merupakan platform untuk menampung bahan bangunan, sehingga perbaikan dapat dilakukan pada landasan udara yang ada di Thitu di kepulauan Spratly. Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam juga mengklaim Kepulauan Spratly, baik seluruhnya atau sebagian.

Ketika pesawat angkut militer yang membawa Lorenzana dan pejabat lokal Pulau Palawan, pulau terbesar yang berdekatan dengan Kepulauan Spratly, bersiap mendarat, menteri Lorenzana mengatakan bahwa pilotnya mendapatkan peringatan dari pasukan Tiongkok di Subi.

Pilot diberi tahu bahwa pesawat terbang itu memasuki wilayah Tiongkok secara ilegal, pemberitahuan rutin bagi semua pesawat terbang Filipina yang mendarat di landasan udara Thitu sejak Tiongkok merebut kembali Subi, demikian ungkapnya. Dia menambahkan bahwa pilotnya mengabaikan peringatan tersebut.

“Itu protokol mereka. Itu prosedural. Kami juga menjawab bahwa kami terbang di atas wilayah Filipina,” ungkapnya.

Lorenzana mengunjungi Thitu lebih dari seminggu setelah Presiden Filipina Rodrigo Duterte menarik diri dari pengumuman untuk mengunjungi pulau itu pada 12 Juni dan mengibarkan bendera Filipina di sana. Duterte mengatakan kemudian bahwa dia membatalkan perjalanan itu “karena kami menghargai persahabatan kami” dengan Beijing.

Duterte mengambil langkah yang bertentangan dengan langkah yang diambil pendahulunya Benigno Aquino III. Duterte berupaya memperbaiki hubungan negaranya dengan Beijing lewat mengadopsi pendekatan nonkonfrontasional atas klaim tumpang tindih mereka di perairan strategis yang diyakini mengandung cadangan minyak dan gas yang besar.

Akan tetapi, Duterte tidak menarik perintahnya agar militer memperkuat instalasi di Kepulauan Spratly dan mengalokasikan 1,6 miliar peso (32,16 juta dolar A.S.) untuk instalasi ini, demikian ungkap Lorenzana. Tiongkok dan Vietnam telah lama memperkuat garnisun mereka sendiri di singkapan terdekat, demikian ungkapnya.

“Kita semua tahu bahwa Tiongkok merupakan negara paling kuat di lingkungan kita. Mereka secara ekonomi kuat, juga secara militer,” kata Lorenzana. “Kami mencoba untuk mengelola masalah ini dan berbicara dengan mereka … menyelesaikan perselisihan di Laut Cina Selatan ini.”

Saat Lorenzana terbang ke Thitu, Penjaga Pantai Filipina mengumumkan bahwa sekelompok nelayan Filipina menuduh penjaga pantai Tiongkok menembaki kapal mereka di bagian lain Kepulauan Spratly.

Pejabat Filipina mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki laporan serangan pada perahu Princess Johann, yang menurut awak kapal terjadi di dekat sisi Tiongkok di atol Union Banks pada 27 Maret 2017.

Pihak berwenang menambahkan bahwa tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Perahu Princess Johann “dilaporkan ditembaki tujuh kali oleh perahu cepat Tiongkok yang diawaki oleh tujuh petugas penjaga pantai Tiongkok” demikian ungkap pernyataan dari Penjaga Pantai Filipina.

Perwakilan kementerian luar negeri Tiongkok Lu Kang mengatakan kepada jurnalis pada konferensi pers reguler bahwa Beijing “tidak memiliki informasi” mengenai masalah ini.

saham