ASEAN dan Uni Eropa berharap memulai kembali pembicaraan perjanjian perdagangan bebas
Reuters
Uni Eropa (UE) dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) akan mencoba untuk menghidupkan kembali rencana Perjanjian Perdagangan Bebas seiring upaya negara-negara Eropa untuk memanfaatkan pertumbuhan yang kuat di kawasan itu.
Uni Eropa dan 10 negara ASEAN meluncurkan pembicaraan perdagangan bebas pada 2007, tetapi mengabaikan proses itu dua tahun kemudian karena Uni Eropa memilih untuk melakukan negosiasi bilateral dengan masing-masing negara.
Kesuksesan pembicaraan itu tidak menentu. Uni Eropa telah sepakat untuk menjalin kesepakatan dengan Singapura dan Vietnam, tetapi perjanjian itu masih belum dilaksanakan.
Komisioner Perdagangan Uni Eropa Cecilia Malmstrom mengatakan bahwa Uni Eropa dan pejabat senior ASEAN sepakat untuk memulai kembali pembentukan kerangka kerja pembicaraan, tetapi tidak ada kerangka waktu yang ditargetkan.
“Kami percaya bahwa sangat penting untuk menghubungkan dua pasar yang sedang berkembang dan menyisihkan banyak hambatan terhadap perdagangan,” katanya kepada jurnalis di Manila.
“Memiliki perjanjian kawasan-ke-kawasan antara Uni Eropa dan ASEAN merupakan sasaran jangka panjang yang telah kami bahas selama bertahun-tahun. Kami sekarang mengambil langkah-langkah untuk mencapainya.”
(Foto: Komisioner Perdagangan Uni Eropa Cecilia Malmstrom bergandengan tangan dengan Menteri Perdagangan Filipina Ramon Lopez, kedua dari kiri, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Vietnam Tran Tuan Anh, kiri, dan Sekretaris Jenderal ASEAN Le Luong Minh pada konferensi pers di Filipina.)
Kesepakatan perdagangan dengan ASEAN akan menghubungkan Uni Eropa dengan pasar terbesar ketujuh di dunia, dan pasar dengan konsumen dan ekspansi kelas menengah yang kuat, terutama di Vietnam dan Filipina, yang merupakan salah satu negara dengan kinerja ekonomi terbaik di dunia.
Kawasan ASEAN memiliki populasi gabungan 622 juta orang dan ekonomi 34,6 kuadriliun rupiah (2,6 triliun dolar A.S.), sebagian besar didorong oleh konsumsi, ekspor, dan manufaktur, dengan Eropa sebagai importir utama barang-barang dari kawasan ini.
Negosiasi awal Uni Eropa-ASEAN dihentikan sebagian besar karena kompleksitas dalam menetapkan standar umum di antara 10 negara Asia Tenggara yang memiliki beragam sistem politik dan perbedaan mencolok dalam ukuran ekonomi dan populasi mereka.
Masalah hak asasi manusia telah menjadi isu bagi banyak negara ASEAN, seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, Kamboja, dan Laos sehingga menciptakan hambatan bagi Uni Eropa, mengingat persyaratan Uni Eropa untuk mempertimbangkan hak asasi manusia dalam kebijakan perdagangannya.
