Singapura melanjutkan program wajib militer
Agence France-Presse
Menteri pertahanan Singapura mengatakan bahwa negara kota itu akan meneruskan program wajib militernya karena tidak dapat bergantung pada bantuan negara lain dalam lingkungan keamanan yang tidak stabil.
Ng Eng Hen mengatakan wajib militer sangat penting, terutama untuk negara-negara kecil seperti Singapura, dan negara-negara yang menghapuskan wajib militer pada akhirnya menyesali keputusan mereka.
Salah satu negara itu adalah Lituania, yang membatalkan wajib militer setelah berakhirnya Perang Dingin, demikian ungkapnya.
“Tapi alih-alih stabilitas, muncul aneksasi Krimea dan masalah di Ukraina hampir dua dekade kemudian,” kata Ng dalam pidato kepada calon tentara pada ulang tahun ke-50 Layanan Nasional (National Service – NS).
Lituania menerapkan kembali program wajib militernya pada Maret 2015 karena kekurangan personel untuk mempertahankan militer yang kuat.
Ng juga menyebut Kuwait, yang harus bergantung pada pasukan koalisi yang dipimpin A.S. untuk mengusir pasukan Irak, yang menginvasi pada 1990.
“Singapura tidak dapat bergantung pada negara lain untuk menyelamatkannya jika kita terjebak dalam keadaan yang sama,” ungkapnya.
Negara kota makmur yang dikelilingi oleh negara tetangga yang jauh lebih besar itu memperkenalkan wajib militer pada 1967, dua tahun setelah perpecahan pahit dengan Malaysia.
Laki-laki berbadan sehat memenuhi syarat untuk wajib militer selama dua tahun setelah mereka berumur 18 tahun. Militer Singapura, dalam foto, merupakan salah satu militer dengan alutsista terbaik di kawasan Indo-Asia-Pasifik. Singapura memiliki persenjataan yang mencakup kapal selam, pesawat jet tempur F-15 dan F-16 serta helikopter serbu Apache. (Foto: Pesawat tempur F-15SG Angkatan Udara Republik Singapura melakukan manuver ketika terbang melewati helikopter Apache AH-64D selama Pameran Dirgantara Singapura pada Februari 2016.)
Pernyataan Ng muncul di tengah ketegangan di Semenanjung Korea, termasuk peluncuran rudal balistik Korea Utara pada awal Februari 2017, dan klaim teritorial tumpang tindih di Laut Cina Selatan.
