P.B.B. mengkritik peluncuran rudal Korea Utara
Reuters
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam peluncuran rudal Korea Utara pada Februari 2017 dan mendesak anggotanya untuk “melipatgandakan upaya” guna menegakkan sanksi terhadap negara yang terkucil itu.
Pengujian rudal balistik jarak menengah Pyongyang merupakan tantangan langsung pertamanya kepada masyarakat internasional sejak Presiden A.S. Donald Trump menjabat pada 20 Januari 2017.
Pada konferensi pers, Trump mengatakan, “Jelas Korea Utara merupakan masalah sangat besar, dan kami akan menanganinya dengan sekuat tenaga.”
Trump tidak membicarakan respons yang direncanakan, tapi Duta Besar A.S. untuk P.B.B. Nikki Haley mengatakan: “Ini merupakan waktu untuk meminta pertanggungjawaban Korea Utara — bukan dengan kata-kata kita, tapi dengan tindakan kita.”
Dia mengeluarkan pernyataan itu setelah pertemuan darurat Dewan Keamanan yang diserukan oleh Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan untuk membahas peluncuran rudal Korut.
Pejabat militer A.S., Jepang, dan Korea Selatan mengadakan konferensi jarak jauh dan mengutuk peluncuran itu sebagai “pelanggaran terang-terangan” terhadap beberapa resolusi Dewan Keamanan. Pentagon mengatakan bahwa Amerika Serikat “menegaskan kembali komitmen keamanannya yang kuat” terhadap Korea Selatan dan Jepang.
Pejabat Korea Selatan mengatakan bahwa Amerika Serikat berencana mengerahkan “aset strategis” dalam latihan militer tahunan mendatang dengan Korea Selatan oleh karena meningkatnya ancaman dari Korea Utara. Latihan itu biasanya dimulai pada bulan Maret.
Di masa lalu, latihan ini menyertakan pesawat pengebom B-2, pesawat jet tempur siluman F-22, dan kapal selam bertenaga nuklir.
Di Beijing, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa pihaknya berharap semua negara bisa tetap menahan diri dan tidak melakukan tindakan apa pun yang dapat memperuncing situasi. Korea Utara menolak pernyataan Dewan Keamanan P.B.B. dan mengatakan bahwa pengembangan rudal itu untuk membela diri.
“Berbagai uji coba penembakan rudal yang dilakukan oleh Republik Demokratik Rakyat Korea, atau Korea Utara untuk membangun kemampuan pertahanan diri merupakan, tanpa pengecualian, tindakan membela diri untuk melindungi kedaulatan nasional dan keselamatan rakyat dari ancaman langsung dari pasukan musuh,” kata Han Tae Song, duta besar baru Korea Utara untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa.
Lembaga intelijen Korea Selatan memperkirakan bahwa rudal berbahan bakar padat yang diluncurkan oleh Korea Utara pada Februari 2017 memiliki jangkauan lebih dari 2.000 kilometer, demikian menurut anggota parlemen yang mendapatkan pengarahan dari lembaga itu. Dengan demikian rudal itu mampu menjangkau sebagian besar Tiongkok, Taiwan, Jepang, dan Rusia.
Korea Utara telah menguji rudal dengan jangkauan lebih dari 3.000 kilometer di masa lalu, tetapi mengatakan bahwa pihaknya sebentar lagi akan melakukan uji coba peluncuran rudal balistik antarbenua (intercontinental ballistic missile – ICBM), yang pada akhirnya dapat mengancam daratan Amerika Serikat, yang berjarak sekitar 9.000 kilometer dari Korea Utara.
“Kami mengawasi dengan cermat dan memperkirakan data dan teknologi dari uji coba terbaru dapat diterapkan” untuk ICBM, demikian ungkap Menteri Pertahanan Korea Selatan Han Min-koo kepada anggota parlemen.
Korea Utara dan Korea Selatan secara teknis masih berperang karena konflik pada tahun 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Korea Utara secara berkala mengancam untuk menghancurkan Korea Selatan dan sekutu utama Korea Selatan, Amerika Serikat.
Dewan Keamanan belum menentukan langkah-langkah apa yang mungkin diambil di luar sanksi yang disponsori P.B.B. yang diberlakukan pada Korea Utara sejak 2006 atas pengujian rudal balistik dan program nuklirnya.
“Anggota Dewan Keamanan menyesalkan semua kegiatan rudal balistik Republik Demokratik Rakyat Korea, termasuk peluncuran ini,” kata dewan itu dalam sebuah pernyataan. (Foto: Penumpang di stasiun kereta api Seoul, Korea Selatan, menonton laporan berita tentang peluncuran rudal.)
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan bahwa dia mengharapkan pemerintah Trump mengambil tindakan lebih keras terhadap Korea Utara.
“Saya percaya bahwa sikap Amerika Serikat terhadap Korea Utara akan menjadi jauh lebih keras, tidak perlu diragukan lagi,” kata Abe pada program berita penyiaran publik Jepang setelah kembali dari pertemuan dengan Trump di Amerika Serikat.
