Sistem Pengawasan Pantai Nasional Melangkah Ke Depan

Model Filipina untuk Kesadaran Maritim Bersama Meningkatkan Tata Kelola

LETNAN KOLONEL LAUT JONATHAN V. ZATA/ANGKATAN LAUT FILIPINA

FOTO DARI AFP/GETTY IMAGES

Filipina merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 7.107 pulau. Akan tetapi perairan yang mengelilingi pulau-pulau Filipina sering kali diabaikan. Kami memiliki salah satu garis pantai terpanjang di dunia yaitu 36.289 kilometer, hampir dua kali lebih panjang dari garis pantai Amerika Serikat. Selain itu, lebih dari 60 persen populasi negara kami tinggal di daerah pesisir, dengan 64 dari 79 provinsi merupakan provinsi pesisir dan dengan 25 kota-kota besar yang terletak di sepanjang pantai.

Selain memiliki garis pantai yang panjang, negara kami juga memiliki zona maritim yang luas dan perbatasan maritim yang mudah ditembus. Perairan teritorial, bersama-sama dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE), luasnya mencapai 2,2 juta kilometer persegi. Negara kami juga berada di tengah-tengah rute kapal tanker minyak dan jalur pelayaran komersial utama. Wilayah udara di atas domain maritim yang luas di negara kami juga berfungsi sebagai perlintasan untuk penerbangan sipil lokal dan internasional.

Kami telah berfokus pada pengembangan lingkungan laut karena memiliki arti penting dari sudut pandang integritas teritorial, keamanan nasional, warisan nasional, ekonomi, dan lingkungan. Kesatuan tanah dan air merupakan bagian integral dalam pemahaman teritorial nasional Filipina.

Menjadi penyokong setia konsep doktrin kepulauan, Filipina merupakan salah satu di antara lima negara kepulauan berdaulat yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) di Jamaika pada tahun 1982.

Domain maritim menyajikan kekayaan sumber daya alam. Sebagian besar cadangan minyak dan gas negara kami berada di lepas pantai, dan kekayaan mineral dasar laut yang sebagian besar masih belum dimanfaatkan juga terletak pada zona maritim yang luas di negara kami.

Lahan perikanan yang kaya di negara kami membuat negara kami menjadi salah satu negara penangkapan ikan utama di dunia. Pada tahun 2010, negara kami merupakan produsen tanaman air (termasuk rumput laut) terbesar ketiga di dunia dan terbesar kelima di dunia dalam produksi perikanan. Industri perikanan menghasilkan 183,1 miliar peso (3,9 miliar dolar A.S.) untuk harga sekarang dan 130,77 miliar peso (2,79 miliar dolar A.S.) untuk harga konstan. Industri ini mempekerjakan 1,6 juta operator perikanan, dari jumlah itu 1,37 juta merupakan nelayan kota. Ekspor perikanan utama negara kami mencakup tuna, rumput laut, dan udang.

Lingkungan laut merupakan bagian dari ekosistem unik dan rapuh negara kami. Filipina berada dalam Segi Tiga Karang, pusat keanekaragaman hayati dunia laut. Kekayaan kehidupan laut negara kami mencakup spesies yang dieksploitasi secara komersial, serta spesies endemik dan terancam punah yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia. Manajemen berkelanjutan dan konservasi lingkungan akan membantu memastikan dinikmatinya sumber daya ini oleh generasi masa depan Filipina.

Selain itu, Departemen Energi Filipina memperkirakan bahwa sumber daya energi lepas pantai di Laut Filipina Barat saja dapat memenuhi kebutuhan energi negara kami selama 20 tahun ke depan. Salah satu daerah potensial utama, Recto Bank, diperkirakan mengandung 8,799 triliun kaki kubik gas alam, demikian menurut sebuah laporan pada tahun 2012 di surat kabar Business Mirror. Saat ini, Malampaya, fasilitas produksi minyak pertama di negara kami, menyetor 13,67 triliun rupiah (1 miliar dolar A.S.) per tahun pada harga gas saat ini ke pundi-pundi nasional dan pada saat yang sama memberikan penghematan impor energi yang tak dapat dihindari senilai 6,84 triliun rupiah (500 juta dolar A.S.) per tahunnya.

Mengamankan daerah-daerah ini — anjungan minyak dan gas, jaringan pipa bawah laut dan infrastruktur terkait — sangat penting untuk ketahanan energi negara kami.

Seiring dengan kekayaan sumber daya dan banyaknya kesempatan yang dapat ditemukan di Filipina sebagai negara maritim, ada tantangan dan risiko yang harus dikelola dengan tepat. Salah satunya adalah perbatasan maritim negara kami yang mudah ditembus menimbulkan risiko keamanan serius dari gangguan asing, pembajakan maritim, dan kejahatan transnasional. Selain itu, bencana alam datang silih berganti di negara kami. Ini terlihat dalam banyaknya topan yang terbentuk di Samudra Pasifik dan letusan reguler gunung berapi bawah laut yang mengekspos daerah pesisir terhadap bahaya tsunami, di antara bahaya-bahaya lainnya. Selanjutnya, bencana buatan manusia memperburuk ancaman yang sudah melimpah ruah ini.

Selain kejadian kecelakaan laut reguler seperti tabrakan atau tenggelam, negara kami berada di sepanjang rute lalu lintas kapal tanker minyak dan menghadapi bahaya tumpahan minyak maritim. Luasnya hamparan zona maritim negara kami dan terbatasnya aset penegakan hukum maritim juga memaparkan negara kami terhadap ancaman penangkapan ikan ilegal, tidak diregulasi, dan tidak dilaporkan.

Semua ini menyoroti arti penting domain maritim untuk negara kami. Untuk menanggapi kebutuhan akan manajemen terpadu dan harmonis terhadap sejumlah masalah maritim, Filipina membentuk Sistem Pengawasan Pantai Nasional (National Coast Watch System – NCWS) pada tahun 2011. Menurut keputusan presiden yang mendasari penciptaannya, sistem ini berfungsi sebagai “mekanisme pusat antarlembaga untuk pendekatan yang terkoordinasi dan koheren pada masalah maritim dan operasi keamanan maritim guna meningkatkan tata kelola domain maritim negara kami.”

SEJARAH

Sebelum pembentukan NCWS, struktur antarlembaga dibentuk untuk membahas masalah maritim. Komite Kabinet tentang Perjanjian Hukum Laut tahun 1981 mengoordinasikan pelaksanaan UNCLOS negara kami.

Pada tahun 1988, komite tersebut disusun kembali dan diperluas untuk mencakup lembaga-lembaga yang akan mempelajari penyelarasan undang-undang dalam negeri dengan UNCLOS. Pada tahun 1994, komite ini digantikan oleh Komite Kabinet tentang Urusan Maritim dan Samudra (CABCOM-MOA) dengan kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan mengatasi kekhawatiran tentang implementasi UNCLOS dan hal-hal yang berhubungan dengan maritim.

CABCOM-MOA diperkuat pada tahun 1999 dengan lebih memperluas keanggotaan dan fungsinya. Upaya ini mencakup perumusan dan rekomendasi kebijakan maritim nasional kepada presiden, mengoordinasikan pelaksanaannya, dan mengevaluasi secara berkala serta menyempurnakan kebijakan tersebut.

Pada tahun 2001, CABCOM-MOA dihapus dan fungsinya dilaksanakan oleh komite antarlembaga dengan Departemen Luar Negeri (DFA) sebagai lembaga utama melalui Pusat Urusan Maritim dan Samudra. Pada tahun 2007, badan ini direorganisasi menjadi Komisi Urusan Maritim dan Samudra (CMOA) yang melaksanakan pengarahan dan yurisdiksi keseluruhan atas perumusan kebijakan, implementasi, dan koordinasi dengan departemen lain dan para ahli, baik asing maupun lokal, mengenai masalah maritim. Departemen urusan luar negeri secara historis memainkan peran penting dalam sebagian besar badan antarlembaga di masa lampau, baik sebagai sekretariat atau lembaga utama. Akan tetapi, diakui bahwa ada kebutuhan untuk memperluas kerja sama dan kolaborasi antarlembaga maritim di antara lembaga dan kantor pemerintah yang berbeda di luar aspek diplomatik.

Pada tahun 2011, NCWS mengadopsi fungsi CMOA. Selain itu, keberhasilan proyek Pengawasan Pantai Selatan (CWS) yang diprakarsai oleh Angkatan Bersenjata Filipina mendorong replikasinya pada skala nasional sehingga membuka jalan bagi NCWS. CWS dibentuk untuk meningkatkan keamanan maritim di Filipina selatan. Upaya ini dikonsepsikan untuk lebih mengembangkan dan mengoperasionalkan pengawasan pantai di Filipina melalui pendekatan antarlembaga dan pemerintah secara keseluruhan, dengan keterlibatan aktif dari sektor swasta. CWS berperan penting dalam pelacakan dan pemantauan sejumlah besar kapal kargo lokal dan internasional yang membawa barang berbahaya saat transit di perairan Mindanao Barat, kapal yang sedang mengalami masalah, dan kapal lainnya yang berpotensi melanggar undang-undang maritim.

VISI

Visi NCWS adalah agar negara kami menjadi negara maritim global terkemuka yang sumber daya maritimnya dikelola dengan baik dan dilindungi. Ini adalah keadaan ketika mitra nasional, regional, lokal, sektor swasta, dan internasional dapat menerima dan mencapai tujuan bersama dalam berkolaborasi dan menikmati kekayaan sumber daya maritim dan kelautan untuk kesejahteraan ekonomi berdasarkan aturan hukum.

Proyek-proyek NCWS diarahkan untuk mempromosikan sinergi dan kolaborasi antar lembaga, yang dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan kemampuan yang ada untuk operasi penegakan hukum maritim. Saat ini, berbagai lembaga mengumpulkan berbagai jenis informasi dari domain maritim dengan keterbatasan atau ketiadaan hubungan pembagian informasi. NCWS akan membangun dan melembagakan mekanisme pembagian informasi sehingga memungkinkan para pengambil keputusan untuk memantau situasi untuk membuat keputusan yang matang.

ORGANISASI

NCWS memiliki mandat ganda dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Tiga organisasi yang mengelola NCWS adalah Dewan Pengawasan Pantai Nasional, Sekretariat Dewan Pengawasan Pantai Nasional, dan Pusat Pengawasan Pantai Nasional (NCWC). Dewan ini bertugas merumuskan arahan strategis dan panduan kebijakan tentang masalah dan urusan maritim, sementara itu sekretariat memberikan dukungan teknis dan administratif pada dewan. Peran Pusat Pengawasan Pantai Nasional adalah memantau dan mengoordinasikan operasi keamanan maritim.

Ketua NCWC adalah sekretaris eksekutif dan anggotanya mencakup menteri departemen Filipina berikut ini: Transportasi dan Komunikasi, Pertahanan Nasional, Luar Negeri, Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kehakiman, Energi, Keuangan, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, dan Pertanian.

Lembaga pendukung menyediakan tenaga kerja, peralatan, dan dukungan material ke pusat tersebut dan operasinya. Hukum Filipina menginstruksikan semua lembaga pemerintah lainnya untuk berkoordinasi dan bekerja sama secara aktif dengan dewan tersebut guna mendukung operasi keamanan maritim. Selanjutnya, penciptaan NCWS tidak akan mengurangi mandat, fungsi, dan tanggung jawab lembaga pendukung.

MEMANFAATKAN KEMITRAAN

Hal penting guna mencapai kesadaran domain maritim adalah kemampuan yang memungkinkan informasi relevan dari sumber-sumber yang berbeda untuk dimanfaatkan dengan tepat dalam rangka membuat keputusan dan tanggapan yang matang agar dapat melindungi dengan lebih baik domain maritim negara kami. Memanfaatkan kemitraan kami dengan Amerika Serikat menyediakan kemampuan yang dibutuhkan untuk menginisiasi NCWS, kami menanggapi kepentingan maritim bersama melalui Program Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (WMD-PPP) di bawah Lembaga Reduksi Ancaman Pertahanan, sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1540 Tahun 2004, mengenai respons efektif terhadap ancaman proliferasi dan terorisme global serta kebutuhan untuk memerangi bahaya ini dalam mengupayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Kemampuan yang berbeda untuk komando dan komunikasi, pengawasan, deteksi, dan respons WMD antarlembaga yang berkesinambungan sedang diberikan kepada lembaga penegak hukum Filipina yang terkait seperti Penjaga Pantai Filipina, Grup Maritim Polisi Nasional Filipina, Biro Perikanan dan Sumber Daya Perairan, Biro Bea Cukai, serta lembaga pendukung maritim lainnya seperti Institut Nuklir dan Radiologi Filipina, Otoritas Pelabuhan Filipina, dan Biro Karantina.

Demikian juga, kontribusi Australia melalui Angkatan Laut, Komando Perlindungan Perbatasan, dan Layanan Bea Cukai Australia untuk pengembangan Program CWS Angkatan Bersenjata Filipina membantu dalam merumuskan sistem dan prosedur penting untuk pusat pembagian informasi antarlembaga 24/7, yang dimaksudkan untuk menjadi NCWC.

HASIL DAN JALAN KE DEPAN

Penyelesaian dan peresmian NCWC pada April 2015 adalah tonggak bersejarah, terutama dalam menyoroti sifat kolaboratif dan kooperatif dari pembuatan sistem tersebut.

Protokol yang relevan dalam pembagian informasi, aksi maritim seragam, dan pengembangan kemampuan antar dan di antara anggota dan lembaga pendukung NCWS yang berbeda sudah dikembangkan untuk melengkapi konsep operasi NCWC. Program pengembangan kemampuan terfokus dan berkesinambungan, terutama untuk tenaga kepegawaian pusat tersebut, sedang dilakukan untuk lebih meningkatkan keterampilan dan prosedur untuk koordinasi antarlembaga, pembagian informasi, dan kerja sama.

Keberhasilan awal dalam pembagian informasi antarlembaga mengarahkan pada operasi respons antarlembaga yang positif, khususnya di salah satu pelabuhan bebas terkemuka negara ini di Luzon dan pelabuhan internasional lainnya di Mindanao. Ini menggarisbawahi relevansi kerja sama dan koordinasi mulus antarlembaga. Laju pemrosesan dan penerimaan informasi sangat penting pada saat perencanaan dan pelaksanaan strategi kewaspadaan bersama. Respons kompleks antarlembaga memerlukan perpaduan yang sehat dari kemampuan teknologi serta hubungan kerja yang baik di antara lembaga penegak hukum yang berbeda.

Kemampuan tambahan dialokasikan berdasarkan Tahap II WMD-PPP.

Program ini bertujuan untuk lebih mengintegrasikan sistem pengawasan yang ada dari lembaga maritim lainnya ke pusat tersebut serta untuk meningkatkan komunikasi, pengawasan, dan respons selama operasi penegakan hukum maritim antarlembaga.

NCWC diimpikan untuk menjadi titik kontak tunggal negara kami mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah maritim dengan mitra regional dan internasional seperti namun tidak terbatas pada: Komando Perlindungan Perbatasan Australia; Bakamla, Penjaga Pantai Indonesia; Komite Nasional Keamanan Maritim Kamboja; Organisasi Maritim Internasional; Penjaga Pantai Jepang; Satuan Tugas Gabungan Antarlembaga Barat; Lembaga Penindakan Maritim Malaysia; Pusat Koordinasi dan Penindakan Maritim, Thailand; Pusat Koordinasi Maritim Nasional, Brunei; Penjaga Pantai Amerika Serikat; Komando Pasifik A.S.; dan Polisi Maritim Vietnam.

Sekretariat NCWC juga sangat terlibat dengan kelompok kerja teknis dalam merancang undang-undang maritim penting seperti mendefinisikan zona maritim dan jalur laut kepulauan negara ini.

Mengingat bahwa karakter sektor maritim suatu negara dapat dilihat sebagai mikrokosmos negara itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mengambil tindakan dalam meningkatkan tata kelolanya. Upaya ini bukannya tanpa kerumitan, rintangan, dan tantangan, namun konsekuensi dari tidak berbuat sesuatu jauh lebih besar daripada risiko apa pun yang akan dihadapi oleh negara kami dalam melangkah ke depan.

NCWS merupakan konsepsi segar untuk tata kelola maritim. Upaya sistem ini dapat ditafsirkan sebagai langkah awal dalam misi mewujudkan visi Filipina untuk menjadi negara maritim global yang terkemuka, meskipun demikian upaya ini masih menjadi sebuah lompatan besar dalam pendekatan pemerintahan secara keseluruhan di negara kami dalam meningkatkan tata kelola dalam domain maritim.