Menciptakan koalisi keamanan maritim yang mulus di Indo-Asia-Pasifik

Menciptakan koalisi keamanan maritim yang mulus di Indo-Asia-Pasifik

Laksamana Madya (Purn.) Hideaki Kaneda

Pasukan Bela Diri Maritim Jepang

Ekspansi cepat kekuatan politik, ekonomi, dan militer Tiongkok di Indo-Asia-Pasifik menyajikan peluang dan tantangan bagi kawasan ini. Perilaku agresif dan pengembangan pesat militer Tiongkok bisa meningkatkan ketegangan, terutama terkait sengketa maritim regional, dan menimbulkan efek yang benar-benar merugikan.

Kebijakan isolasi atau pengurungan langsung terhadap Tiongkok tidak tepat untuk dilakukan dan kontraproduktif. Sebaliknya, negara-negara regional harus berusaha meningkatkan kerja sama di kalangan mereka guna menekan Beijing untuk mematuhi, dan memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan, hukum dan norma internasional yang diakui. Negara-negara regional juga harus membuat sikap defensif yang akan memungkinkan mereka untuk menghindari memburuknya lingkungan keamanan regional.

Pada saat yang sama, negara-negara regional harus mengambil setiap kesempatan untuk melibatkan Tiongkok dalam pembicaraan bilateral dan multilateral guna menghindari bahaya bentrokan maritim yang tidak diinginkan, mencegah pengembangan kekuatan militer secara berlebihan atau perlombaan senjata irasional, dan menumbuhkan kebiasaan kerja sama antarmiliter regional. Langkah pengembangan kepercayaan dan transparansi yang lebih besar akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini.

Dalam konteks ini, sangat penting bagi Tiongkok dan negara-negara regional lainnya untuk membentuk mekanisme komunikasi maritim dan udara bilateral, termasuk menyelenggarakan dialog rutin, membuat hotline untuk mengelola krisis, dan memperkenalkan sistem komunikasi militer bersama. Tiongkok dan Jepang diharapkan akan menandatangani perjanjian tersebut dalam waktu dekat.

Kawasan Indo-Asia-Pasifik menghadapi berbagai isu keamanan tradisional dan non-tradisional. Masalah keamanan maritim patut mendapatkan perhatian khusus dan harus ditangani oleh para pemain regional. Negara-negara itu harus menegaskan kembali perlunya menghormati dan mematuhi praktik dan hukum maritim internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS). Mereka juga harus menekankan arti penting kebebasan navigasi dan keamanan jalur laut. Ini adalah elemen penting untuk makin mengembangkan perdagangan secara aman di sepanjang jalur laut di kawasan tersebut.

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, kanan, menyambut Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu, kiri, dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di Tokyo pada Desember 2015. Para pejabat mengatakan bahwa Jepang dan Indonesia sepakat untuk memulai pembicaraan tentang transfer teknologi pertahanan ke Jakarta dan membantu mengurangi ketegangan di Laut Cina Selatan. AFP/GETTY IMAGES

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, kanan, menyambut Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu, kiri, dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di Tokyo pada Desember 2015. Para pejabat mengatakan bahwa Jepang dan Indonesia sepakat untuk memulai pembicaraan tentang transfer teknologi pertahanan ke Jakarta dan membantu mengurangi ketegangan di Laut Cina Selatan. AFP/GETTY IMAGES

Mayoritas negara-negara regional sangat percaya bahwa Tiongkok, sebagai negara yang bercita-cita menjadi kekuatan maritim yang kuat, harus lebih proaktif dalam menaati hukum dan norma maritim internasional. Sebaliknya, perilaku agresif Tiongkok di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur telah menyebabkan ketidakpuasan yang kuat di kawasan tersebut dan meningkatkan kewaspadaan negara-negara tetangganya.

Demikian pula, negara-negara regional ingin melihat Amerika Serikat meratifikasi UNCLOS sesegera mungkin. Dengan semua negara maritim Indo-Asia-Pasifik menandatangani konvensi itu dan menghormati serta mematuhi konvensi itu dengan tulus akan menjadi landasan penting untuk menyelesaikan atau setidaknya mengelola sebagian besar sengketa maritim di kawasan itu.

Menyusun Koalisi Keamanan Maritim

Sementara itu, negara-negara regional harus berusaha membentuk mekanisme fleksibel untuk kerja sama keamanan maritim kolektif. Pengembangan keyakinan melalui dialog resmi dan pembagian informasi, serta latihan keamanan maritim kooperatif untuk mengatasi ancaman bersama akan berkontribusi pada stabilitas regional dengan mencegah kesalahpahaman, mengurangi ketidakpercayaan, dan memperluas ruang lingkup kepentingan bersama.

Negara-negara regional telah memperlihatkan kerja sama keamanan maritim kolektif semacam itu dalam memerangi ancaman maritim nontradisional. Mereka telah melakukan upaya kerja sama untuk mengatasi kekhawatiran bersama seperti kontrapembajakan, memerangi perdagangan gelap, dan mencegah proliferasi senjata pemusnah massal. Kawasan ini juga menjajaki kerja sama yang lebih besar di bidang bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana, mengingat kerentanan Indo-Asia-Pasifik terhadap gempa bumi, angin topan, dan bencana lainnya. Kebanyakan negara di Indo-Asia-Pasifik ingin melihat kekuatan maritim regional yang dapat diandalkan, seperti Jepang, Australia, India, dan Amerika Serikat, memainkan peran yang lebih penting di bidang-bidang ini.

Kekuatan maritim regional yang dapat diandalkan ini adalah pemain utama dalam pertahanan dan keamanan maritim di Indo-Asia-Pasifik, memiliki berbagai kepentingan bersama, dan memandang penjagaan keamanan dan kemakmuran regional sebagai kemaslahatan masyarakat regional. Mereka adalah negara-negara yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk memberikan kontribusi pada keamanan dan stabilitas regional, meskipun ada perbedaan dalam kemampuan dan kebijakan maritim, dan negara-negara regional lainnya pada umumnya menyambut inisiatif mereka. Oleh karena itu, membangun koalisi keamanan maritim semulus mungkin di antara kekuatan-kekuatan yang bertanggung jawab ini harus menjadi fokus utama kerja sama keamanan dan pertahanan di kawasan itu.

Kekuatan maritim regional yang bertanggung jawab ini harus mengupayakan kerja sama dengan satu sama lain dan negara-negara tetangga yang lebih kecil di bidang keamanan maritim tradisional dan non-tradisional, tidak melalui aliansi formal tetapi melalui rangkaian koalisi kerja sama keamanan maritim mini-lateral yang akan membentuk koalisi menyeluruh yang berjalan dengan mulus. Koalisi ini akan menjadi asosiasi tak terikat dan sukarela yang memberikan keamanan maritim universal sebagai kemaslahatan masyarakat regional.

Untuk melakukannya secara efektif, negara-negara regional yang lebih kecil yang memiliki kepentingan yang sama harus bergabung dalam koalisi keamanan maritim mini-lateral — misalnya, di tingkat subregional, sehingga bisa memanfaatkan kebutuhan unik geografis dan strategis mereka. Koalisi ini perlu didukung oleh Amerika Serikat, termasuk pasukan angkatan lautnya, dan oleh kekuatan maritim regional yang bertanggung jawab lainnya — Australia, India, dan Jepang.

Koalisi keamanan maritim ini harus diizinkan untuk mengembangkan diri satu sama lain, membawa sebanyak mungkin negara maritim untuk menyelimuti Indo-Asia-Pasifik dalam rangkaian koalisi mulus dan berlapis. Akan tetapi, masing-masing koalisi harus tetap bersifat mini-lateral — hanya beranggotakan beberapa negara untuk memastikan kemampuan membangun konsensus dalam kelompok itu. Koalisi longgar yang terhubung secara mulus ini bisa membantu memastikan stabilitas di kawasan itu.

Purnawirawan Laksamana Madya Hideaki Kaneda berdinas di Pasukan Bela Diri Maritim Jepang dari tahun 1968 hingga 1999. Dia adalah direktur Okazaki Institute dan konsultan paruh waktu di Japan Institute of International Affairs. Artikel ini telah diedit supaya sesuai dengan format kami. Artikel ini dicetak ulang atas izin dari Asia Maritime Transparency Initiative.

saham