Permainan Paling Berbahaya Tiongkok

Permainan Paling Berbahaya Tiongkok

Memecahkan Teka-Teki Kebijakan Laut Cina Selatan

Kerry Lynn S. Nankivell

Banyak pihak tidak siap menghadapi peristiwa di Laut Cina Selatan. Serangkaian tindakan provokatif Tiongkok telah mengguncang stabilitas. Tindakan ini mencakup proyek penciptaan lahan terbaru berskala besar pada tujuh fitur, terutama terumbu karang, di Kepulauan Spratly dan pendirian fasilitas dan peralatan militer pada lokasi buatan ini, serta lokasi lainnya di Kepulauan Paracel; gangguan yang dilakukan Tiongkok pada USS Impeccable di dekat Hainan pada tahun 2009; konfrontasi kapal survei yang dikontrak oleh Vietnam pada tahun 2011; pendudukan Scarborough Shoal pada tahun 2012; dan pemosisian anjungan minyak yang dikawal pasukan bersenjata di perairan yang disengketakan di dekat Vietnam pada tahun 2014.

Insiden ini sebagian besar tak ditanggapi oleh komunitas internasional, sementara itu para pemangku kepentingan regional bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tunggal tanpa memberlakukan kebijakan yang jelas dan proaktif. Akibatnya, pemerintah Tiongkok mempertahankan momentum ini meskipun kecemasan regional meningkat.

Kamera di atas pesawat pengintai Angkatan Laut A.S. memotret kapal keruk Tiongkok yang sedang bekerja di dekat Mischief Reef di Kepulauan Spratly pada Mei 2015. REUTERS

Kamera di atas pesawat pengintai Angkatan Laut A.S. memotret kapal keruk Tiongkok yang sedang bekerja di dekat Mischief Reef di Kepulauan Spratly pada Mei 2015. REUTERS

Prospek strategis di Laut Cina Selatan menyajikan teka-teki kebijakan yang tidak lazim bagi pemerintah pemangku kepentingan untuk setidaknya dua alasan. Pertama, sengketa ini sangat kompleks. Pertimbangkan matematikanya: tujuh penggugat negara pesisir (termasuk Taiwan) dengan garis pantai cekung; lebih dari 180 pulau bernama, batu, karang, dan beting; dan seribu tahun riwayat regional dari perspektif beberapa negara. Kedua, pemerintah berjuang untuk mengidentifikasi tanggapan kebijakan terhadap provokasi Tiongkok oleh karena status quo rumit yang didasarkan pada empat paradoks sentral. Paradoks adalah situasi yang terdiri dari dua hal yang berlawanan, dan oleh karena itu tampaknya saling bertentangan. Sengketa Laut Cina Selatan cocok dengan definisi ini dalam beberapa hal — ekonomi, politik, militer, dan hukum — yang dijelaskan secara lebih rinci nantinya dalam artikel ini.

Paradoks ini mendorong perilaku penggugat dan menempatkan batasan pada apa tujuan kebijakan yang cukup dapat ditempuh tanpa menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima. Penilaian strategis tentang Laut Cina Selatan seharusnya dilihat dalam warna abu-abu oleh karena paradoks ini. Selagi negara penggugat di Asia Tenggara takut dengan Tiongkok, mereka juga sangat saling terhubung dengan Beijing. Ini merupakan sengketa yang bersifat historis dan kontemporer. Ini bukanlah konflik militer, tetapi sangat koersif. Meskipun beberapa penggugat membuat klaim yang tidak sah, mereka memilih untuk melakukannya dengan menggunakan bahasa hukum, perjanjian, dan forum.

Kompleksitas nyata dari perselisihan tersebut dan pembangunan berkelanjutan yang berjalan dengan cepat benar-benar menantang negara pesaing Tiongkok untuk memberikan tanggapan yang tepat. Akan tetapi, menentukan apa yang pantas dan risiko apa yang tidak perlu terbukti merupakan tugas yang sulit bagi para pemangku kepentingan.

Mengelola ketegangan dalam konteks ini dan menghindari konflik yang tidak diinginkan atau yang tidak perlu tidak hanya memerlukan pemahaman bernuansa realitas regional tetapi juga takaran kecerdikan dan kelincahan yang baik.

PENJABARAN KOMPLEKSITAS

Apa yang sering disebut sebagai sengketa Laut Cina Selatan sebenarnya adalah konglomerasi banyak perbedaan pendapat, yang melibatkan berbagai pihak di tempat yang berbeda di laut tunggal. Misalnya, selagi Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam mengklaim Kepulauan Paracel, Malaysia, Filipina, dan Brunei hanya bersengketa di sekitar Kepulauan Spratly di bagian tenggara. Indonesia tidak memiliki sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, tetapi mengklaim zona maritim yang tumpang tindih dengan klaim garis putus-putus Tiongkok dan Taiwan. Sejak tahun 2009, Tiongkok telah mengklaim batas laut yang ditentukan oleh 10 garis putus-putus berbentuk huruf U. Taiwan masih mengajukan klaimnya dengan 11 garis putus-putus dari Teluk Tonkin hingga pantai timur Taiwan, mengikuti peta asli yang diterbitkan pada tahun 1947, yang menunjukkan secara resmi klaim Tiongkok tetapi gagal untuk menjelaskan asal-usul atau dasar hukumnya.

Memang, ada tiga kategori berbeda dari sengketa di Laut Cina Selatan: teritorial, maritim, dan yurisdiksi (lihat kolom samping pada halaman 9). Sengketa ini saling terkait namun berbeda. Sengketa ini juga diatur oleh badan hukum yang berbeda. Sengketa maritim dan yurisdiksi merupakan ketidaksepakatan di bawah Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS), tetapi pertanyaan tentang kedaulatan atas fitur tanah, termasuk batuan, terumbu, beting, dan pulau, berada di bawah hukum kebiasaan internasional.

Bendera Tiongkok berkibar di atas struktur yang dibangun di Mischief Reef di Kepulauan Spratly pada April 1995. Secara historis, Brunei, Malaysia, Taiwan, Filipina, dan Vietnam juga mengajukan klaim terhadap berbagai pulau dan terumbu karang di kepulauan ini. AFP/GETTY IMAGES

Bendera Tiongkok berkibar di atas struktur yang dibangun di Mischief Reef di Kepulauan Spratly pada April 1995. Secara historis, Brunei, Malaysia, Taiwan, Filipina, dan Vietnam juga mengajukan klaim terhadap berbagai pulau dan terumbu karang di kepulauan ini. AFP/GETTY IMAGES

Meskipun semua yurisdiksi maritim yang dijelaskan dalam UNCLOS diambil dari garis pangkal daratan yang diidentifikasi, perjanjian ini juga menetapkan bahwa kepemilikan pantai tersebut harus sudah berkedudukan kuat. Ketika kedua negara yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan pertanyaan dasar tentang kedaulatan melalui negosiasi bilateral, mereka dapat mengajukannya ke Mahkamah Peradilan Internasional untuk mengadili atas dasar kesepakatan perjanjian, hukum kebiasaan internasional, dan sejarah.

Keputusan semacam ini sering kali sulit untuk dibuat, terutama di daerah seperti Asia Tenggara yang telah dihuni selama ribuan tahun. Penggugat fitur tanah di Laut Cina Selatan (Tiongkok dan Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei) terutama tertarik pada aspek teritorial dari sengketa ini. Beberapa penggugat, Tiongkok khususnya, mendasarkan klaim maritim mereka pada sejarah dan bukannya pada hukum laut kontemporer, yang menyebabkan diskusi tentang catatan sejarah di wilayah ini sangat dipolitisasi.

Sebaliknya, pemangku kepentingan eksternal, termasuk Amerika Serikat, pada umumnya tidak tertarik dengan siapa yang memiliki fitur lahan. Mereka biasanya hanya meminta supaya solusi apa pun yang dicapai untuk menentukan kedaulatan atas fitur lahan tersebut, solusi itu dicapai secara damai, berdasarkan konsensus, dan sesuai dengan norma-norma internasional.

UNCLOS mungkin tampaknya lebih berperan dalam kategori kedua dari sengketa yang berkaitan dengan perbatasan laut. Dalam kasus Laut Cina Selatan, misalnya, klaim garis putus-putus berbentuk U dari Beijing sangat tidak lazim sehingga klaim hukumnya lemah dan bahkan semu berdasarkan penafsiran UNCLOS atau kebiasaan internasional. Akan tetapi, untuk lima penggugat lainnya dengan klaim yang lebih lazim, tampaknya masih ada beberapa ambiguitas mengenai bagaimana berlakunya kesepakatan tersebut.

Selagi ketentuan UNCLOS menguraikan dengan jelas tentang ukuran dan ruang lingkup zona maritim, ketentuan itu ditulis untuk garis pantai yang ideal dan bukan garis pantai yang tidak teratur. Hal ini menimbulkan berbagai macam pertanyaan dalam kasus yang rumit. Contohnya, di bawah kondisi ideal, garis berjarak sama di antara dua garis pantai mudah diukur. Akan tetapi ketika garis pantai dibatasi oleh pulau atau karang, apakah garis pantai ini seharusnya diukur dari daratan utama, dari batu yang letaknya terjauh di luar pantai atau dari suatu tempat di antaranya?

Selain itu, meskipun UNCLOS berbicara tentang “batu” dan “pulau” sebagai hal yang berbeda, UNCLOS tidak memberikan panduan yang jelas dan terukur tentang cara membedakan di antara keduanya. Sebagai hasil dari kerumitan ini dan kekhususan lainnya, rincian banyak kasus tidak dijawab secara langsung oleh kesepakatan tersebut. Rincian ini ditangani secara bertahap melalui praktik dan yurisprudensi negara. Ini bukan hal yang buruk, tapi membutuhkan waktu dan, sementara itu, memberi pemerintah sedikit bimbingan tentang apakah klaim mereka “masuk akal” atau besar kemungkinan didukung oleh hukum.

Lalu ada sengketa yurisdiksi, yang berbeda sifatnya dibandingkan dengan dua sengketa lainnya. Sengketa teritorial dan maritim merupakan sengketa berdasarkan hukum. Meskipun rumit, ada mekanisme yang tersedia untuk menyelesaikan sengketa ini jika dan ketika para pihak memutuskan untuk terlibat. Sengketa yurisdiksi, terutama berkenaan dengan hak untuk membatasi kegiatan militer asing di zona ekonomi eksklusif (ZEE), merupakan sengketa tentang hukum itu sendiri. Negara-negara yang mengklaim yurisdiksi tidak lazim untuk membatasi kebebasan navigasi melakukannya atas dasar bahwa kegiatan militer dalam 200 mil laut dari pantai suatu negara bersifat koersif dan tidak damai.

Tentara Filipina melambaikan tangan dari Sierra Madre, kapal Angkatan Laut Filipina yang sudah bobrok, ketika kapal ini berlabuh di dekat Second Thomas Shoal di Kepulauan Spratly pada Mei 2015. REUTERS

Tentara Filipina melambaikan tangan dari Sierra Madre, kapal Angkatan Laut Filipina yang sudah bobrok, ketika kapal ini berlabuh di dekat Second Thomas Shoal di Kepulauan Spratly pada Mei 2015. REUTERS

Sengketa yurisdiksi tidak dapat diselesaikan melalui praktik di masa lalu atau UNCLOS, karena pihak-pihak yang bersengketa mempertanyakan keadilan mendasar dari sumber-sumber ini sendiri. Dalam pengertian ini, sengketa yurisdiksi di Laut Cina Selatan lebih menekankan pada sisi politis dan etis daripada sisi hukumnya.

Dalam perjuangan untuk menasionalisasi Laut Cina Selatan, Tiongkok memberikan argumen yang paling tegas untuk yurisdiksi eksklusifnya. Beijing telah lama menuduh militer asing (termasuk militer negara tetangganya) mengancam perdamaian melalui intelijen melekat, pengawasan, dan pengumpulan intelijen, serta latihan militer di ZEE Tiongkok.

Konfrontasi utama antara aset A.S. di Laut Cina Selatan merupakan produk perselisihan yurisdiksi ini, dimulai dengan benturan udara pada April 2001 antara pesawat jet tempur J-8IIM Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok dengan Sistem Elektronik Terpadu Pengintaian Lintas Udara II EP-3E Angkatan Laut A.S. (versi pengintaian sinyal P-3 Orion), dan berlanjut hingga saat ini. Hasil sengketa tertentu antara A.S. dan negara penggugat di Laut Cina Selatan memiliki konsekuensi yang mendalam, tidak hanya untuk mobilitas pasukan A.S., tetapi juga secara lebih umum untuk tatanan maritim internasional.

Jika militer memerlukan persetujuan dari negara-negara pesisir untuk beroperasi di ZEE di seluruh dunia, maka 38 persen samudera di dunia bisa ditutup. Hal ini termasuk beberapa daerah yang signifikan secara internasional, termasuk Laut Mediterania, Laut Merah, Teluk Persia, Teluk Aden, dan Samudera Arktik. Jika, di sisi lain, A.S. dan negara-negara lain bersikeras menolak penutupan samudera semacam ini, mereka semakin menghadapi risiko untuk berkonfrontasi langsung dengan Tiongkok.

PENILAIAN RISIKO: 

KOMPLEKSITAS, PERUBAHAN, DAN TIONGKOK

Sulit untuk menentukan aspek mana yang paling berbahaya dari sengketa kompleks ini. Selagi sengketa wilayah dan batas maritim terkait sangat bersifat nasionalistis, dipolitisasi, dan kadang-kadang dimiliterisasi, sengketa yurisdiksi membawa Amerika Serikat ke dalam perselisihan terbuka dengan Tiongkok. Keduanya membawa konsekuensi destabilisasi.

Selain itu, setidaknya sejak tahun 2009, Beijing telah meluncurkan kampanye komprehensif untuk mengubah status quo di semua lini. Kampanye ini telah secara dramatis menyertakan proyek reklamasi lahan besar-besaran pada tujuh fitur terendam air dalam grup Pulau Spratly sejak pertengahan tahun 2014. Sejak bulan Juni 2014, Tiongkok telah menimbun lebih dari 4,5 juta meter persegi pasir di tujuh fitur terendam air atau terendam air sebagian di Kepulauan Spratly: Terumbu Fiery Cross, Subi, Mischief, Cuarteron, Hughes, Gaven, dan Johnson South, demikian menurut penjelasan dan citra satelit yang diterbitkan oleh IHS Jane’s Defence Weekly. Dalam keadaan alami, tidak satu pun dari terumbu-terumbu ini yang muncul di atas permukaan air laut pada saat pasang; sekarang tiga fitur sudah atau mungkin di masa depan menyertakan landas pacu standar Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Landas pacu sebesar itu dapat mendukung hampir semua pesawat tempur modern Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok dan pesawat terbang lainnya. Pulau-pulau baru ini akan segera menjadi tempat berdirinya aset pengawasan lainnya, seperti menara anti-pesawat terbang (terlihat di terumbu Gaven dan Hughes), landasan helikopter, radar, dan peralatan komunikasi lainnya. Semua fasilitas ini memberi Angkatan Laut Tiongkok beberapa “kaki” yang sangat dibutuhkan di lepas pantai selatan. Semuanya meningkatkan dengan pesat kemampuan Beijing untuk menegakkan yurisdiksi eksklusif yang dirasakannya atas Laut Cina Selatan dengan mengorbankan pihak lain.

Proyek penciptaan lahan kontemporer Tiongkok mungkin merupakan jawaban yang lama tertunda atas proyek konstruksi yang sudah dilakukan oleh negara-negara penggugat lainnya. Selagi Tiongkok mendominasi Kepulauan Paracel yang disengketakan sejak tahun 1974 dan Scarborough Shoal sejak tahun 2012, Tiongkok telah lama kalah jumlah dan persenjataan dari negara tetangganya yang lebih kecil di kawasan terpencil Kepulauan Spratly.

PENCIPTAAN LAHAN

Sebelum tahun 2014, hanya Brunei dan Tiongkok yang tidak memiliki fasilitas militer signifikan di kepulauan Spratly. Vietnam menduduki paling banyak fitur dalam kelompok pulau itu, dengan 29 kepemilikan, termasuk Pulau Spratly itu sendiri. Pulau Spratly adalah fitur Vietnam dengan fasilitas militer paling lengkap, dilengkapi dengan landas pacu pendek, landasan helikopter, dan beberapa bangunan lain. Taiwan menguasai satu pulau alami terbesar, Taiping, yang juga dikenal sebagai Itu Aba.

Taiping adalah satu-satunya fitur di Spratly yang menghasilkan air tawar. Pulau ini membuktikan nilai strategisnya sebagai pangkalan kapal selam Jepang selama Perang Dunia II. Filipina menguasai pulau terbesar kedua di rangkaian Kepulauan Spratly di Thitu dan mengoperasikan stasiun angkatan laut kecil di sana, termasuk landas pacu pendek tak beraspal. Thitu terlihat jelas dari Subi Reef milik Tiongkok dan dilaporkan membutuhkan banyak perbaikan. Tak satu pun dari sembilan fitur lainnya yang dikuasai Manila di bagian timur Kepulauan Spratly memiliki fasilitas penting. Misalnya, Second Thomas Shoal secara alami terendam air, tetapi pada tahun 1999, Manila mengandaskan kapalnya di lokasi itu.

Sejak itu, kapal kandas dan berkarat itu telah memberikan pijakan bagi garnisun kecil Angkatan Bersenjata Filipina yang beranggotakan 10 prajurit marinir. Mulai tahun 2013, Beijing telah mempersulit Manila untuk memasok persediaan ke kapal itu sehingga membuat lokasi pijakan tersebut dalam bahaya.

APDF_V41N1_iNDO_graph6

Malaysia menguasai beberapa fitur di pinggiran selatan grup pulau ini, termasuk Swallow Reef, yang merupakan tempat landasan udara pendek, stasiun angkatan laut, stasiun penelitian kelautan, dan resor wisata. Setelah menduduki Swallow Reef pada tahun 1983, Malaysia memulai reklamasi gaya Tiongkok dengan memperbesar pulau itu dari beberapa hektar menjadi 0,2 kilometer persegi. Proyek di Swallow Reef menciptakan lahan yang lebih luas daripada lahan yang diperluas Tiongkok di terumbu Gaven, Hughes, Cuarteron atau Johnson South. Meskipun demikian terumbu karang itu merupakan pangkalan bagi beberapa lusin personel militer, serta persenjataan anti-kapal dan anti-udara yang dimaksudkan untuk mempertahankan teritori Kuala Lumpur,

Proyek Malaysia dimanfaatkan untuk berbagai macam penggunaan. Sementara itu, proyek Tiongkok didominasi oleh tujuan militer.

Sulit untuk membuat perbandingan langsung antara perluasan lahan Tiongkok saat ini di Laut Cina Selatan dengan kegiatan pengembangan militer negara-negara regional lainnya yang dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Hingga tahun 2014, Beijing hanya menduduki tujuh fitur di Kepulauan Spratly, sementara negara tetangga Tiongkok masing-masing memiliki sebuah garnisun dan landasan udara di daerah itu. Tiongkok telah mempersempit kesenjangan itu sejak Juni 2014, dan berlangsung dengan sangat baik untuk membangun dominasi yang jelas dan tidak perlu diragukan lagi. Skala penciptaan lahan telah menarik banyak kritik oleh karena alasan itu.

Komandan Komando Pasifik (PACOM) A.S. Harry B. Harris Jr. mengutuk Tiongkok untuk “tembok besar pasirnya,” dan bahkan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang biasanya lebih suka menggunakan bahasa yang lebih halus dan santun, menyatakan bahwa reklamasi tersebut telah “mengikis kepercayaan dan keyakinan serta dapat merusak perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Laut Cina Selatan,” lapor situs web Channel News Asia pada April 2015.

Tiongkok menjawab bahwa kegiatannya di Kepulauan Spratly merupakan tindakan yang “adil, wajar, sah. … Tindakan ini tidak tercela.” Tanggapan resmi ini menggambarkan betapa kritik tentang masalah ini tidak mampu menggoyahkan pandangan Beijing. Tidak hanya jelas-jelas tidak benar adanya mengingat sengketa yang terjadi saat ini, tetapi meskipun kedaulatan Tiongkok atas perairan tersebut ditetapkan, konstruksi militer besar-besaran dalam jarak sedekat itu dengan pantai daratan utama Brunei, Malaysia, dan Filipina tidak akan pernah bisa menjadi hal yang “tidak tercela.”

Boleh dikatakan, kedaulatan Tiongkok tidak ditetapkan dengan jelas, dan terlebih lagi, pihak-pihak yang bersengketa telah menyepakati secara tertulis untuk “menahan diri dalam melakukan kegiatan yang akan mempersulit atau meningkatkan sengketa” sebagai bagian dari Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan yang ditandatangani pada tahun 2002. Jelas, ada kekhawatiran yang sah tentang legalitas dan maksud strategis aktivitas Tiongkok.

PARADOKS SENTRAL

Selain terjadinya kompleksitas yurisdiksi, sengketa Laut Cina Selatan diapit oleh setidaknya empat paradoks sentral: ekonomi, politik, militer, dan hukum. Batas-batas kebijakan yang ditetapkan oleh paradoks tersebut meninggalkan sedikit ruang bagi tanggapan efektif terhadap pemaksaan Tiongkok. Belajar untuk bekerja secara efektif dalam rentang ruang kebijakan sempit adalah tantangan utama yang dihadapi mereka yang berusaha untuk memengaruhi peristiwa-peristiwa di Laut Cina Selatan.

Ekonomi

Pembangunan ekonomi mendorong kerja sama dan konflik di antara negara-negara penggugat. Di satu sisi, saling ketergantungan ekonomi yang lebih besar menunjukkan bahwa negara-negara penggugat seharusnya semakin tidak bersedia untuk berkonfrontasi dengan satu sama lain secara militer demi batu dan terumbu karang yang tidak signifikan. Tak dipungkiri, Tiongkok adalah mitra dagang terbesar dari setiap negara penggugat, mencatat nilai perdagangan lebih besar dengan setiap negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) daripada nilai perdagangan antar negara anggota ASEAN. Ini juga menggambarkan hubungan antara A.S. dan Tiongkok, yang perdagangan dua arahnya pada tahun 2014 mencapai 8,5 kuadriliun rupiah (600 miliar dolar A.S.) dalam bentuk barang dan jasa. Logikanya, tidak ada pihak yang bersengketa bersedia mengambil risiko konfrontasi atau eskalasi langsung. Meskipun memiliki militer yang jauh lebih unggul, Beijing tidak mencoba untuk menyelesaikan sengketanya dengan Asia Tenggara melalui aksi militer. Beijing belum menguasai wilayah baru di Kepulauan Paracel atau Spratly sejak tahun 1995, dan meskipun demikian, wilayah yang dikuasai Tiongkok belum dihuni. Satu-satunya pengecualian adalah Scarborough Shoal, yang diserap ke dalam kontrol efektif Tiongkok pada tahun 2012, meskipun tidak ada aset militer Tiongkok yang dikerahkan. Konfrontasi militer langsung belum dimulai oleh pihak mana pun untuk setiap sengketa di Laut Cina Selatan sejak Vietnam melakukannya pada tahun 1988, mungkin karena keinginan untuk mengamankan keuntungan ekonomi dari hubungan baik.

Meskipun kawasan ini berkembang secara bersama-sama, sengketa Laut Cina Selatan semakin tidak mendapatkan resolusi. Meningkatnya produk nasional bruto (PNB) tentunya memberi semangat kepada negara-negara pesisir untuk menggunakan meningkatnya kekuatan nasional mereka (dan meningkatnya anggaran militer) demi menegaskan kembali kontrol atas wilayah yang mereka percaya adalah hak mereka. Bisa jadi meningkatnya pendapatan telah menyebabkan kepercayaan berlebihan di dalam negeri, sementara itu saling ketergantungan memfasilitasi peremehan ketegasan para pemangku kepentingan lain untuk membahayakan keuntungan ekonomi demi mengamankan hak-hak kedaulatan.

APDF_V41N1_iNDO_graph7Mungkin lebih praktisnya, karena sebagian besar ekonomi regional tergantung secara tidak proporsional pada pertumbuhan yang dipicu ekspor, meningkatnya PNB juga mendorong minat yang lebih besar dalam akses dan keamanan jalur laut regional. Jalur laut di Laut Cina Selatan penting secara global, tetapi jalur laut ini lebih penting lagi untuk kelangsungan hidup ekonomi kekuatan-kekuatan ekonomi yang sedang meningkat di negara-negara pesisir. Dengan demikian, mereka semua berusaha untuk memaksimalkan kontrol eksklusif mereka atas lalu lintas pelayaran tersebut, dan untuk berbagai alasan, memang benar adanya.

Pembangunan ekonomi juga mendorong kompetisi terhadap sumber daya hayati dan nonhayati di laut. Mungkin bisa diperdebatkan apakah benar-benar ada “perebutan” kekayaan minyak dan gas laut, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada persaingan ketat yang sudah berlangsung untuk sumber daya ikan yang tersisa di Laut Cina Selatan. Pada tahun 2013, Tiongkok memberlakukan larangan penangkapan ikan musiman unilateral di seluruh Laut Cina Selatan, dan di sepanjang tahun, Tiongkok mengatur kegiatan nelayan asing di mana pun mereka ditemukan di dalam 10 garis putus-putus.

Beijing telah mereorganisasi dan merekapitalisasi Penjaga Pantai Tiongkok untuk melaksanakan upaya ini. Dalam dua tahun terakhir ini saja, Beijing telah mengembangkan armada Penjaga Pantainya sebesar 25 persen. Penjaga Pantai Tiongkok sekarang mengoperasikan lebih banyak kapal daripada gabungan rekan-rekannya di Indonesia, Jepang, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Negara penangkap ikan regional lainnya juga bergegas untuk melindungi kepentingan nelayan mereka di perairan yang disengketakan, yang dipimpin oleh Indonesia.

Rezim baru Jokowi di Jakarta telah bereaksi terhadap meningkatnya persaingan penangkapan ikan di laut dengan menunjukkan tekad baru untuk menegakkan apa yang didefinisikan sebagai yurisdiksi penangkapan ikan eksklusifnya sendiri. Pihak berwenang telah mulai menggunakan Angkatan Laut untuk menenggelamkan kapal asing yang tertangkap melakukan perburuan ikan di perairan Indonesia. Semua peningkatan kegiatan penindakan ini telah memanaskan sengketa penangkapan ikan di Laut Cina Selatan dan meningkatkan risiko eskalasi yang tidak diinginkan di antara organisasi penegak hukum negara-negara yang berseteru dalam menegaskan yurisdiksi mereka terhadap daerah yang disengketakan.

Militer

Paradoks ekonomi mengarah ke paradoks militer: Sengketa Laut Cina Selatan telah memunculkan persaingan militer tanpa pertempuran militer. Sejarah Laut Cina Selatan pada abad ke-20 telah menjadi salah satu pemicu perebutan pulau dan terumbu karang oleh angkatan laut regional. Dalam konteks ini, perkembangan pesat dan mengesankan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (People’s Liberation Army Navy, PLAN) Tiongkok selama dua dekade terakhir ini telah menanamkan ketakutan yang nyata di antara negara-negara tetangga Tiongkok bahwa Tiongkok akan segera menggunakan angkatan lautnya untuk menduduki kepulauan itu secara paksa.

Jika Tiongkok memang berniat untuk memulai perang baku tembak, negara-negara penggugat di Asia Tenggara tidak akan mampu melawannya, meskipun membentuk koalisi. Akan tetapi Tiongkok sejauh ini enggan untuk menggunakan kekuatan militer langsung di Laut Cina Selatan, meskipun telah lama memiliki kemampuan militer yang jauh lebih kuat. Konfrontasi militer-ke-militer langsung yang terakhir kalinya terjadi sebelum program modernisasi angkatan laut Tiongkok benar-benar dimulai. Pada tahun 1988, PLAN bentrok dengan Angkatan Laut Vietnam dalam upaya untuk mengambil alih pulau kosong di Spratly bagian barat, termasuk Fiery Cross.

Sejak itu, konfrontasi antara Tiongkok dan negara-negara penggugat lainnya terjadi secara tidak langsung atau terutama lebih melibatkan kapal penegak hukum bersenjata. Misalnya, ketika Tiongkok mengerahkan anjungan pengeboran minyak Haiyang Shiyong ke perairan yang disengketakan di dekat Pulau Triton pada Mei 2014, anjungan ini didampingi oleh 80 kapal, hampir semuanya penegak hukum. Hanoi membalas dengan mencegat armada itu dengan kapal Penjaga Pantainya, Pasukan Pengintaian Perikanan, dan bahkan armada komersial tetapi tidak mengerahkan Angkatan Laut Vietnam.

Ketika gangguan yang dilakukan oleh kapal-kapal ini tidak berhasil membujuk Beijing untuk memindahkan anjungannya, Hanoi beralih ke taktik darat, dengan membiarkan demonstran menjarah dan membakar pabrik-pabrik Tiongkok di Ho Chi Minh City dalam kejadian huru-hara terburuk di Vietnam selama beberapa tahun terakhir ini. Jika Hanoi tidak bisa memaksa Beijing untuk memindahkan anjungannya melalui unjuk kekuatan paramiliter,  Hanoi akan menggunakan tekanan ekonomi, komersial, dan diplomatik.

Kegiatan penciptaan lahan Tiongkok mencerminkan pola paradoks yang sama. Kegiatan itu sendiri adalah indikasi dari kompetisi militer, tetapi tidak melibatkan konfrontasi langsung. Daripada merebut wilayah strategis di Kepulauan Spratly untuk membangun dominasi, Beijing telah memilih untuk membangun fasilitas di atas pulau-pulau yang sudah didudukinya. Negara-negara penggugat yang berseteru dengan Beijing mendapatkan pilihan kebijakan yang sulit: Menghambat secara langsung pembangunan tersebut melalui penggunaan aset militer atau berupaya melakukan tanggapan nonmiliter. Bisa ditebak, semua negara penggugat lebih memilih tindakan yang paling tidak mengakibatkan peningkatan ketegangan, dan pemangku kepentingan internasional seperti Amerika Serikat juga mengikuti langkah tersebut. Tampaknya semua pihak setuju bahwa pertempuran militer langsung adalah hal yang buruk di Laut Cina Selatan, meski hanya Beijing yang telah menemukan cara untuk memaksa para pesaingnya tanpa mengakibatkan pertempuran militer secara langsung.

Politik

Melapisi paradoks ekonomi dan militer, paradoks politik nampak berada di jantung sengketa ini. Klaim yang sedang dibuat bersifat antikolonial, tetapi klaim ini memiliki efek utama intra-Asia. Pemahaman cermat terhadap perselisihan tersebut harus menempatkan masa lalu kolonial Asia Tenggara di pusat politik kontemporer.

Satu-satunya negara yang secara efektif menduduki Kepulauan Paracel dan Spratly untuk penggunaan eksklusif adalah Jepang selama Perang Dunia II. Dengan mengingat preseden itu, semua negara penggugat telah berusaha untuk mengontrol kepulauan tersebut sejak saat itu, supaya tidak dapat digunakan untuk menyerang pantai daratan utama mereka. Sebelum kedatangan Jepang, ruang yang tidak dikuasai oleh pemerintahan manapun di Laut Cina Selatan juga mengundang dominasi asing oleh kekuatan Eropa. Meskipun tidak ada penjajah Eropa di kawasan tersebut yang menduduki secara permanen kedua grup pulau tersebut, pejabat dari Inggris, Perancis, Belanda, dan Spanyol menggunakan dan memetakan laut secara jauh lebih efektif daripada otoritas yang mendiaminya.

Bahkan, ketika Perancis mengklaim semua daerah di Kepulauan Paracel dan Spratly pada tahun 1933, Kedutaan Besar Tiongkok di Manila bertanya kepada Kedutaan Besar A.S. di mana tepatnya posisi “Kepulauan Spratly” di peta. Meskipun Pelaut Tiongkok, Malaysia, Filipina, dan Vietnam menggunakan Laut Cina Selatan selama berabad-abad sebelum Pelaut Eropa tiba, pemerintah mereka tidak melakukan survei atau memetakan daerah tersebut dengan cukup baik untuk dapat mempertahankannya. Kelalaian mereka membuka celah terhadap pemaksaan pihak asing.

Sejarah dominasi asing di Laut Cina Selatan berarti bahwa politik sengketa Laut Cina Selatan sangat terkait dengan penentuan nasib sendiri dan kedaulatan nasional. Ini juga menjelaskan mengapa semua negara penggugat tidak hanya berupaya untuk mengonsolidasikan kepemilikan teritorial mereka, tetapi juga menetapkan hak mereka untuk membatasi kegiatan militer asing di zona maritim mereka. Fakta yang kurang terasa nyaman adalah bahwa, karena semua negara penggugat melaksanakan kebijakan anti-kolonial yang sama ini, mereka lebih banyak memberikan tekanan kepada satu sama lain daripada tekanan yang diberikan kepada kekuasaan eksternal. Upaya Tiongkok untuk mengontrol transit dan penerbangan di atas wilayah negara lain di Laut Cina Selatan terutama mungkin diarahkan pada Amerika Serikat, misalnya, tetapi upaya ini memberikan dampak paling langsung terhadap negara-negara tetangganya di Asia Tenggara. Klaim Tiongkok berusaha untuk membatasi akses A.S. ke pantai selatan Tiongkok, tetapi klaim ini melanggar batas wilayah dan yurisdiksi negara-negara tetangganya pada waktu yang sama. Tiongkok jauh lebih membatasi mobilitas dan kemampuan militer negara-negara tetangganya untuk melaksanakan kemitraan dan aliansi daripada Angkatan Laut A.S. Kebijakan anti-kolonial ini dengan efek utama intra-Asia menciptakan politik yang tegang dan sulit dibaca.

Penciptaan lahan merupakan salah satu contohnya. Tampak jelas bahwa Tiongkok berniat menggunakan pijakan ini di Kepulauan Spratly untuk menghadapi kehadiran A.S. di laut. Kemampuan militer yang baru saja dibangun ini jauh melampaui kekuatan minimum yang dibutuhkan untuk mengalahkan setiap pesaing regional; besar kemungkinan niat Tiongkok adalah untuk menunjukkan kemampuan hebatnya guna mengintimidasi pihak lain supaya menyerah tanpa melakukan pertempuran. Landas pacu berkemampuan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), menara anti-pesawat terbang, dan radar serta perlengkapan rudal yang besar kemungkinan akan dikerahkan di wilayah ini tidak akan bisa ditandingi oleh kemampuan negara-negara Asia Tenggara. Kemampuan militer ini jelas-jelas dikerahkan untuk menghadapi pesaing yang lebih hebat. Jika Tiongkok berhasil membangun zona pertahanan berbasis persetujuan di seluruh 10 garis putus-putus, kepentingan A.S. akan sangat terpengaruh. Hal itu tidak seberapa dibandingkan dengan kerugian eksistensial yang akan dialami Vietnam. Terputus dari dunia yang lebih luas oleh laut yang dikendalikan Tiongkok, pada hakikatnya semua kemitraan komersial dan militer lintas laut Vietnam akan tunduk pada keinginan Beijing.

Fakta bahwa sikap anti-A.S. yang ditunjukkan Tiongkok membawa implikasi ancaman bagi Asia Tenggara membawa arti bahwa saat inilah kondisi yang tepat untuk lebih mudah menyelaraskan pandangan Washington dan Asia Tenggara. Akan tetapi, fakta bahwa Tiongkok dan Asia Tenggara memiliki masa lalu kolonial yang sama menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak akan diterima begitu saja oleh wilayah ini sebagai juru penyelamat. Ketika Washington dan pemerintah Asia Tenggara bekerja sama untuk membangun hubungan maritim yang lebih kuat, kedua belah pihak harus memiliki kepekaan yang tepat dalam mengatasi ketegangan ini.

Hukum

Paradoks akhir yang terletak di jantung sengketa Laut Cina Selatan adalah paradoks hukum. Hingga berbagai tingkatan, semua negara penggugat di Laut Cina Selatan berupaya mengajukan klaim yang jelas-jelas ilegal dengan menggunakan lembaga hukum dan sistem hukum. Semua pihak, termasuk Beijing, ingin mencapai sasaran strategis nasional mereka dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketika sengketa tersebut meningkat, ketegangan ini mengakibatkan pilihan kebijakan berbeda di ibukota yang berbeda.

Di Filipina, misalnya, Manila memodifikasi klaim tidak lazimnya terhadap Kepulauan Kalayaan di Spratly bagian timur agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum UNCLOS. Filipina tidak lagi mengklaim bahwa Mischief Reef adalah sebuah pulau yang berhak mendapatkan zona maritim (pulau itu terendam air secara alami). Sebaliknya, Filipina membuat klaim hukum yang lebih nyata bahwa Mischief Reef berada di bawah yurisdiksi Filipina karena terletak di dalam ZEE Filipina, ketika ditarik dari pulau-pulau utamanya. Perubahan ini berarti melepaskan beberapa klaim yurisdiksi, tetapi sebagai gantinya membuat Manila memperoleh beberapa otoritas hukum.

Tiongkok menegaskan klaim yang jelas-jelas ilegal terhadap ruang perairan yang dicakup dalam 10 garis putus-putus melalui penggunaan bahasa hukum dan lembaga hukum dalam kebijakan yang disebut “peperangan hukum.” Daripada menolak secara resmi keabsahan hukum tersebut, alih-alih Beijing secara resmi mempertanyakan yurisdiksi panel arbitrase UNCLOS dan menuduh Filipina mengabaikan kewajiban hukumnya berdasarkan perjanjian Tiongkok-ASEAN tahun 2002 untuk menahan diri dari langkah sepihak untuk mengubah status quo. Terserah pada hakim panel arbitrase untuk mempertimbangkan validitas argumen Tiongkok ini, namun Tiongkok tidak mengabaikan pembahasan hukum. Sebaliknya, Tiongkok telah secara implisit meminta panel arbitrase untuk memberikan dukungan hukum terhadap kekebalan Tiongkok dari yurisdiksi pengadilan.

Fakta bahwa Tiongkok menandatangani dan meratifikasi UNCLOS, mengingat klaimnya yang sudah ada sejak lama yang bertentangan dengan beberapa prinsip perjanjian tersebut, adalah bukti bahwa Tiongkok ingin tetap menjadi bagian dari tatanan hukum internasional saat ini selama mungkin. Tidak jelas berapa lama kebijakan yang kontradiktif tersebut akan mampu dipertahankan, tapi untuk saat ini, Tiongkok berusaha keras melakukan upaya diplomatik untuk mempertahankan pendapatnya sesuai dengan hukum tanpa mengorbankan sasaran strategis utamanya.

Negara-negara penggugat lainnya menghadapi dilema yang sama. Indonesia, Malaysia, dan Vietnam ketiganya membuat klaim ilegal untuk dapat membatasi kegiatan militer asing di ZEE mereka. Klaim Vietnam terhadap pulau-pulau di Kepulauan Paracel dan Spratly tidak didukung dengan baik oleh catatan sejarah dan mungkin berlebihan dalam hal yurisdiksi maritim yang dibuat Hanoi untuk dirinya sendiri. Malaysia mendasarkan klaimnya terhadap Kepulauan Spratly bagian selatan pada kenyataan bahwa pulau-pulau ini berada dalam ZEE negara itu. Klaim ini dapat diterima untuk fitur terendam air dan fitur-fitur yang hanya terlihat pada saat surut, tapi hukum internasional mengutarakan dengan jelas bahwa kedaulatan atas pulau-pulau adalah dasar dari hak kedaulatan di laut, dan bukan sebaliknya.

Dalam situasi ketika tidak ada pihak yang memiliki dasar hukum yang sangat meyakinkan, maka akan terjadi keragu-raguan dan manuver diplomatik. Tak satu pun dari pihak-pihak ini ingin mengabaikan hukum tersebut dengan sepenuhnya karena kepatuhan membawa manfaat yang nyata. Namun tak satu pun dari negara-negara penggugat ini yang bersedia untuk mengakui bahwa klaim kedaulatannya tidak lazim. Hasilnya adalah situasi ketika banyak pihak, Tiongkok terutama di antaranya, terus mengupayakan klaim hukum yang kondisinya berbeda dari keadaan normal melalui peningkatan keterlibatan dengan hukum dan lembaga hukum.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Sengketa Laut Cina Selatan menyajikan teka-teki kebijakan unik yang menantang. Memahami bagaimana kompleksitas tertumpuk di atas paradoks tidak memberikan jawaban yang mudah, tapi menunjukkan empat parameter wajar untuk metode yang dapat diterima di masa mendatang.

Fakta bahwa meningkatnya saling ketergantungan ekonomi di Asia Tenggara dengan Tiongkok mendorong kompetisi dan kerja sama di Laut Cina Selatan yang berarti bahwa hubungan ekonomi antar negara tidak bisa lagi dilihat sebagai hal yang terpisah dan berbeda dari persaingan teritorial dan maritim. Bagi Amerika Serikat, ini artinya mengakui bahwa Tiongkok merupakan mitra ekonomi yang lebih disukai bagi Asia Tenggara, dan oleh karena itu harus menjadi bagian dari solusi di Laut Cina Selatan. Bagi Asia Tenggara dan Tiongkok, itu artinya hubungan ekonomi seharusnya dikelola secara kritis, dan dengan mempertimbangkan faktor penarik yang mengarah pada terjadinya konflik atau pemaksaan yang terkadang dibawanya.

Ketika kompetisi militer terjadi tanpa adanya pertempuran langsung, semua pemangku kepentingan harus mengalibrasi kegiatan mereka di laut sehubungan dengan batas atas dan batas bawah dari perilaku yang dapat diterima. Artinya, mereka seharusnya menghindari godaan untuk meningkatkan ketegangan melalui kegiatan militer langsung, bahkan dalam menanggapi anggapan adanya kegiatan militer langsung dari negara lain. Sebaliknya, pihak-pihak ini harus bertekad untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara nonmiliter dan memperkuat administrasi sipil klaim mereka. Bagi Amerika Serikat, keterlibatan di kawasan itu harus diarahkan dalam batas-batas itu juga.

Politik paradoks meningkatnya hubungan internal Asia Timur dengan dunia Barat secara keseluruhan memberi batas tegas pada jumlah kebulatan suara yang dapat diharapkan para pembuat kebijakan di negara manapun dari kemitraan mereka. Untuk beberapa masalah, perjanjian dapat dengan mudah ditandatangani di antara negara-negara Asia, sementara itu ada masalah yang secara alami lebih mudah disepakati oleh Amerika Serikat dan Asia Tenggara. Bahkan ada isu bahwa hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat akan semakin harmonis sebagai kekuatan ekonomi dan militer global. Untuk saat ini, lanskap politik berantakan dan kompleks. Tidak mudah untuk membedakan “orang baik” dan “orang jahat,” dan sebagian besar hubungan akan membawa beberapa unsur kemitraan dan beberapa unsur persaingan pada saat yang sama.

Pilihan untuk terus menggunakan bahasa hukum dan lembaga hukum untuk mengajukan klaim ilegal atau tidak lazim berarti bahwa semua pihak tidak boleh terpaku pada naskah perjanjian dalam dialog mereka dengan satu sama lain. Apa yang diperlukan bukanlah pengesampingan UNCLOS atau pembelaan yang tidak kritis, tetapi pembicaraan lebih transparan tentang mengapa perjanjian tersebut ditulis seperti itu pada awalnya. Semua pihak bisa menggunakan pengingat bahwa pelestarian kebebasan navigasi militer bersama dengan penciptaan ZEE merupakan bagian dari kesepakatan besar yang memungkinkan dicapainya perjanjian akhir. Perjanjian akhir ini merupakan pertukaran konsesi di antara negara lintas samudera seperti Amerika Serikat dan negara-negara berkembang seperti Tiongkok dan negara lain di Asia Tenggara. Perjanjian ini mewakili pada saat itu, dan masih mewakili sekarang ini, hasil negosiasi terbaik yang paling mungkin dicapai bagi konstitusi yang diterima secara global untuk samudera tersebut. Pilihan yang ada di tangan bukan apakah menghormati aturan kebiasaan yang mengatur samudera; pilihannya adalah apakah menghormati perjanjian yang ada atau kembali ke kekacauan regulasi di laut yang terjadi di abad-abad sebelumnya. Tidak ada tindakan hukum yang dapat memfasilitasi dialog terbuka semacam ini di antara para pihak, hanya pembicaraan politik yang sedang berlangsung tentang hukum tersebut yang mungkin memfasilitasi dialog semacam ini.

KESIMPULAN

Akan lebih bijaksana bagi semua pihak dalam sengketa Laut Cina Selatan untuk merancang kebijakan yang berada dalam batas-batas luas yang ditetapkan oleh realitas strategis paradoks yang dihadapi. Mengidentifikasi tanggapan yang tepat dan melaksanakannya dengan cerdas tidak akan mudah dilakukan, dan tidak akan mengakibatkan aliansi yang nyaman. Akan tetapi kebijakan ini lebih memungkinkan untuk menghasilkan manajemen sengketa yang damai daripada alternatif lain.

Jika berada di luar parameter ini, maka dampaknya adalah risiko eskalasi yang tidak perlu hingga konflik yang tidak diinginkan atau hilangnya hak kedaulatan dan terkikisnya prinsip-prinsip internasional yang tercermin dalam UNCLOS dan hukum kebiasaan. Karena risiko-risiko ini tidak dapat diterima oleh pihak manapun, jelas sudah inilah waktunya bagi semua pemerintah untuk mulai berpikir secara kreatif tentang cara untuk beroperasi secara efektif dalam paradoks yang mereka hadapi.


Tiga Jenis Sengketa

Sengketa Laut Cina Selatan setidaknya dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori

SENGKETA TERITORIAL

Kategori sengketa ini terkait dengan siapa yang memiliki fitur lahan apa.

SENGKETA BATAS MARITIM

Sengketa ini melibatkan ketidaksepakatan umum tentang tempat untuk menarik garis batas di perairan tersebut. Sengketa batas maritim menunjukkan bahwa tidak ada perjanjian khusus yang menyatakan fitur mana yang menghasilkan zona ekonomi eksklusif (ZEE) berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS), sehingga hanya berhak mendapatkan laut teritorial, dan yang tidak menghasilkan zona maritim. Karena luasnya ukuran ZEE yang diperbolehkan berdasarkan UNCLOS, maka bisa menimbulkan perbedaan di antara memiliki ZEE 125.000 mil laut persegi, laut teritorial 450 mil laut persegi atau tidak memiliki apa-apa.

Meskipun ketika kepemilikan dan hak terhadap zona maritim tidak dipersengketakan, karena fitur-fitur tersebut terletak dalam jarak yang saling berdekatan, sengketa batas maritim juga terkait dengan menentukan garis pemisah yang “benar” antara satu negara dengan negara-negara tetangganya. Di beberapa tempat, sengketa batas maritim juga merupakan hasil dari klaim garis putus-putus tidak lazim dari Tiongkok dan Taiwan, yang mencakup sebagian besar Laut Cina Selatan dan konflik dengan semua klaim ZEE yang lebih konvensional dari negara-negara pesisir.

SENGKETA YURISDIKSI

Kelas sengketa ini di Laut Cina Selatan terutama tetapi tidak terbatas pada ketidaksepakatan tentang hak pengaturan apa yang diberikan di zona mana. Banyak negara-negara pesaing di Laut Cina Selatan mengklaim bahwa mereka diizinkan untuk mengatur kegiatan militer asing di ZEE mereka, di mana pun pada akhirnya ZEE mereka ditarik. Hak pengaturan semacam itu tidak diakui oleh UNCLOS, dan tidak diklaim oleh sebagian besar negara.

Akan tetapi, di Laut Cina Selatan semua negara penggugat kecuali Filipina dan Brunei percaya bahwa mereka memiliki hak untuk membatasi pengoperasian kapal militer asing di ZEE mereka. Perseteruan baru-baru ini antara Malaysia dan Tiongkok, misalnya, menyoroti praktik subregional ini.

Pada 3 Juni 2015, kapal patroli Penjaga Pantai Tiongkok (CCG) Haijing 1123 terlihat berkeliaran di perairan di dekat South Luconia Shoals yang disengketakan, dan laporan pada 19 Juni 2015 menunjukkan kapal lain mungkin berlabuh di dekatnya. Kedua kapal itu disebut sebagai “penyusup” oleh pihak berwenang Malaysia, meskipun kedua kapal itu berlabuh lebih dari 80 mil laut dari pantai Malaysia. Pada jarak ini, kapal itu cukup jauh dari laut teritorial Malaysia, satu-satunya zona tempat Kuala Lumpur memiliki hak untuk membatasi gerakan militer asing.

Tentu saja, jika kapal CCG itu berada dalam 12 mil laut dari pulau atau batu di dekat kawanan beting tersebut, maka Kuala Lumpur akan memiliki yurisdiksi. Beberapa terumbu karang di Luconia Breakers mungkin berada di atas air pada saat pasang. Lokasi yang tepat dari kapal tersebut dalam kaitannya dengan fitur-fitur yang lebih kecil tidak dimasukkan dalam pelaporan berita tersebut, sehingga sulit untuk menentukan apakah Kuala Lumpur dapat mengklaim yurisdiksi atas dasar itu. Laporan tersebut tampaknya menunjukkan bahwa Kuala Lumpur mendasarkan yurisdiksinya pada jarak kapal itu terhadap pantai utara Kalimantan.

Penafsiran UNCLOS ini, yang menganugerahkan hak yang luas kepada negara pantai untuk membatasi kebebasan navigasi bagi kapal angkatan laut yang lewat, tidak didukung oleh teks perjanjian. Hal ini juga bertentangan dengan penafsiran ortodoks hukum internasional dan kebijakan Amerika Serikat.

saham