Kolombia: Kebenaran atau konsekuensi
Pemerintah Kolombia berencana untuk melakukan tes detektor kebohongan pada pegawai negeri sipil senior yang mengalokasikan kontrak kepada perusahaan swasta, ketika negara ini mencoba untuk menekan korupsi dan penggelapan dana publik yang berkembang luas.
Poligrafi pada awalnya akan digunakan untuk menguji eksekutif di 72 departemen pemerintah yang sejauh ini menandatangani pakta transparansi. Para eksekutif akan diuji sebelum dan setelah menyelesaikan kontrak penyediaan barang dan jasa kepada pemerintah.
Wakil presiden negara di pegunungan Andes, German Vargas Lleras, mempromosikan tes detektor kebohongan sebagai sarana meningkatkan kepercayaan investor ketika pemerintah mengalokasikan kontrak untuk meningkatkan jaringan jalan nasional yang diperkirakan menelan biaya lebih dari 273 triliun rupiah (20 miliar dolar A.S.).
Dalam salah satu skandal korupsi publik yang paling mengejutkan di Kolombia dalam satu dekade terakhir ini, keluarga yang memiliki hubungan dengan mantan walikota Bogota melarikan dana hingga mencapai 13,7 triliun rupiah (1 miliar dolar A.S.) setelah perusahaan keluarga tersebut memenangkan kontrak yang nyaris tidak pernah dieksekusi dan mengklaim bahwa perusahaan itu kehabisan uang tunai.
Pada tahun 2014, Kolombia menempati peringkat 94 dari 174 negara untuk keparahan korupsi dalam daftar yang disusun oleh Transparency International.
