A.S. dan Tiongkok menyepakati perlunya langkah baru P.B.B. untuk Korea Utara

A.S. dan Tiongkok menyepakati perlunya langkah baru P.B.B. untuk Korea Utara

Reuters

Menteri Luar Negeri A.S. John Kerry dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menyepakati pada Januari 2016 tentang perlunya resolusi baru dan signifikan dari Dewan Keamanan P.B.B. yang menarget Korea Utara setelah uji coba nuklirnya pada 6 Januari 2016, meskipun ada beberapa tanda-tanda kemajuan nyata.

Kerry, dalam kunjungan selama dua hari ke Beijing, diharapkan untuk menekan Tiongkok, satu-satunya pendukung utama Korea Utara, untuk memberikan lebih banyak pembatasan pada Pyongyang setelah Korea Utara mengatakan bahwa pihaknya telah berhasil melakukan uji coba miniatur perangkat nuklir hidrogen, meskipun Amerika Serikat telah menyuarakan skeptisisme sehubungan dengan kekuatan perangkat tersebut.

Tiongkok telah bersikeras bahwa pihaknya sudah membuat upaya besar di Korea Utara, dan Wang menolak setiap “spekulasi yang tidak berdasar” atas sikap negaranya terhadap Korea Utara, menyusul komentar dari pejabat A.S. bahwa Tiongkok bisa berbuat lebih banyak.

“Kami sepakat bahwa Dewan Keamanan P.B.B. harus mengambil langkah lebih lanjut dan memberlakukan resolusi baru,” kata Wang kepada jurnalis pada konferensi pers bersama dengan Kerry.

“Sementara itu, kita harus menunjukkan bahwa resolusi baru itu seharusnya tidak memprovokasi ketegangan baru.”

Kerry mengatakan bahwa kedua pihak telah menyepakati “upaya yang dipercepat” di P.B.B. untuk mencapai “resolusi kuat yang memperkenalkan langkah-langkah baru yang signifikan” untuk membatasi kemampuan Korea Utara dalam mengembangkan program nuklir dan rudal balistiknya.

“Tidak cukup untuk menyetujui sasarannya semata. Kami percaya kami harus menyepakati langkah-langkah berarti yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut,” kata Kerry.

Pertukaran barang dan jasa antara Tiongkok dan Korea Utara adalah salah satu hal yang dapat digunakan untuk menerapkan langkah-langkah guna menekan Pyongyang agar kembali melakukan perundingan, demikian ungkapnya.

Kerry juga mengatakan bahwa pengapalan, penerbangan, perdagangan sumber daya, termasuk batubara dan bahan bakar, dan keamanan di bea cukai perbatasan merupakan bidang utama dalam perdebatan pemberian sanksi. Korea Utara sangat bergantung pada Tiongkok untuk minyak, bensin, dan perdagangan.

“Semua negara, terutama yang berupaya memegang peran kepemimpinan global, berbagi tanggung jawab dasar untuk bersatu padu dalam mengatasi tantangan ini,” kata Kerry.

Dewan Keamanan P.B.B. yang beranggotakan 15 negara mengatakan pada saat uji coba nuklir Korea Utara bahwa mereka akan mulai menyusun langkah-langkah baru yang signifikan untuk menanggapi masalah ini. Menurut para diplomat, ancaman ini bisa berarti perluasan sanksi.

Sejak itu, para diplomat mengatakan bahwa Washington dan Beijing terutama telah melakukan negosiasi atas rancangan resolusi.

Dalam isyarat bahwa Beijing bisa jadi merasa enggan untuk mengambil sikap yang lebih keras pada Korea Utara, kantor berita pemerintah Xinhua mengatakan bahwa “tidak realistis hanya mengandalkan Tiongkok untuk menekan DPRK guna menghentikan program nuklirnya, selama A.S. meneruskan pendekatan antagonis yang terbentuk dari mentalitas Perang Dingin.”

“Ingatlah bahwa hubungan Tiongkok-DPRK tidak seharusnya dipahami sebagai hubungan dari atas ke bawah ketika DPRK mengikuti setiap nasihat yang diberikan oleh Tiongkok,” kata Xinhua yang merujuk Korea Utara dengan nama resminya, Republik Rakyat Demokratik Korea (Democratic People’s Republic of Korea – DPRK).

Komentar Xinhua bukan merupakan pernyataan resmi pemerintah, tetapi dapat dibaca sebagai refleksi dari pemikiran resmi. Wang menambahkan bahwa sanksi seharusnya dilihat sebagai jalan untuk melakukan negosiasi, dan bukan sebagai pemberian hukuman semata.

saham