Tantangan nyata bagi Myanmar muncul setelah pemilihan umum

Tantangan nyata bagi Myanmar muncul setelah pemilihan umum

The Associated Press

Memenangkan pemilu di Myanmar ternyata jauh lebih mudah dari yang diharapkan oleh Aung San Suu Kyi dan partai oposisinya, tapi menjalankan roda pemerintahan di negara itu akan menjadi ujian bagaimana peraih Nobel Perdamaian itu menyeimbangkan visi moralnya dengan realitas politik.

Hasil pemilu yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum pada November 2015 menunjukkan bahwa Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy – NLD) pimpinan Suu Kyi mendapatkan suara mayoritas yang memberinya kontrol terhadap Majelis Tinggi dan Rendah Parlemen, bersama dengan suara yang cukup untuk menentukan siapa yang akan menjadi presiden ketika anggota parlemen baru mengadakan sesi persidangan pertama mereka tahun depan.

“Hasil pemilu mewakili retribusi rakyat terhadap militer, yang menindas mereka selama beberapa dekade,” kata Aung Din, mantan tahanan politik dan wartawan terkemuka. Dia menambahkan bahwa tingkat kemenangan Suu Kyi memukau semua orang — NLD, militer, dan ahli terkemuka di dunia yang mengamati perkembangan Myanmar, termasuk dirinya sendiri.

Myanmar berada di bawah kekuasaan militer dari tahun 1962 hingga 2011, ketika partai terpilih yang didukung oleh militer mengambil alih kekuasaan setelah pemilu tahun 2010, yang diboikot oleh NLD.

Dengan militer yang secara otomatis mendapatkan 25 persen kursi di masing-masing majelis, NLD harus memperoleh dua pertiga dari kursi yang diperebutkan untuk mendapatkan suara mayoritas — bukan hanya 50 persen plus satu. Partai ini berhasil mencapai targetnya dengan mudah. Partai ini memenangkan sekitar 78 persen suara di majelis gabungan — 387 dari 498 kursi nonmiliter, sedangkan partai berkuasa yang didukung oleh militer yaitu Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan (Union Solidarity and Development Party) hanya memperoleh 41 kursi.

Suu Kyi memenangkan hati rakyat di masa lalu dengan melawan militer, tapi sekarang oleh karena mereka akan menjadi mitra dalam memerintah negara itu, dia akan memerlukan para jenderal di sisinya untuk mendorong pelaksanaan agenda partainya. Pada saat yang sama, dia harus memenuhi harapan besar pendukungnya untuk melaksanakan reformasi dramatis.

“Bagaimana publik akan melihatnya setelah dia harus membuat kompromi dengan pemain politik yang sangat tidak disukai dan tidak dipercaya?” tanya Michael Buehler, dosen politik studi Asia Tenggara di University of London. “Bisakah dia tetap menjadi otoritas moral negara itu padahal sekarang dia harus masuk ke dalam dunia politik?”

Di beberapa daerah, hal ini mungkin mudah diatasi; namun di daerah lain, dia akan menghadapi kepentingan pribadi yang tak segan untuk melawannya.

Pekerja pabrik merupakan pengikut setianya, tapi dia mungkin merasa lebih penting untuk menenangkan pemilik pabrik — yang tidak akan senang dengan kebijakan pro-tenaga kerja yang agresif — untuk menjaga kesinambungan ekonomi.

Demikian pula, penduduk desa yang terusir oleh proyek pertambangan dan infrastruktur menginginkan keadilan yang sulit diperoleh di bawah ini pemerintah saat ini yang didukung oleh militer. Memenuhi keinginan mereka bisa menjauhkan minat investor asing. Menindak masalah perampasan tanah yang menjalar di negara itu juga akan membuatnya dimusuhi oleh lawan-lawan yang tangguh.

Suu Kyi menghadapi dilema lain dalam menangani perpecahan etnis yang mendalam dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang di negara itu. Lebih dari selusin etnis minoritas selama puluhan tahun telah menerjunkan tentara gerilya pada beberapa pemberontakan sporadis dalam upaya untuk memenangkan otonomi yang lebih besar.

Sebaliknya, partai Suu Kyi bisa mengandalkan banyak kelompok ini sebagai sekutu, sebagian atas dasar konsep yang menyatakan bahwa “musuh dari musuh saya adalah teman saya.”

Sekarang, kelompok-kelompok ini akan menuntut balas jasa atas bantuan yang diberikan kepadanya. Tapi tentara telah lama membenarkan keberadaannya aturan tangan besinya atas dasar menjaga persatuan nasional, yang dalam praktiknya berarti mempertahankan dominasi etnis mayoritas Birma.

Tantangan lain adalah menangani perselisihan rasial dan agama yang melibatkan etnis minoritas Rohingya di negara itu dan warga Muslim lainnya. Kekerasan komunal selama beberapa tahun terakhir ini telah menewaskan ratusan orang dan sebanyak 140.000 orang kehilangan tempat tinggal.

Upaya radikal biksu nasionalis Buddha dalam mewacanakan bahwa Suu Kyi terlalu lunak dalam membela agama yang dianut sekitar 90 persen dari populasi negara ini gagal memberikan banyak pengaruh pada hasil pemilu. Sehubungan dengan NLD, partai ini hanya melakukan sedikit upaya dalam membela hak-hak Muslim Myanmar, dan isu tersebut tetap menjadi masalah kritis di dalam negeri dan masalah yang mengganggu dalam hubungannya dengan negara lain seperti Amerika Serikat.

saham