Sengketa Laut Cina Selatan Terus Bergolak

Sengketa Laut Cina Selatan Terus Bergolak

Staf FORUM

Negara-negara di kawasan Indo-Asia-Pasifik semakin meningkatkan keterlibatan mereka dalam kontroversi Laut Cina Selatan.

Tiongkok telah memperbanyak penciptaan pulau buatan di laut yang disengketakan sehingga menimbulkan kritik keras dari negara-negara tetangganya. Beberapa negara Asia Tenggara — terutama Filipina dan Vietnam — telah mencerca semakin agresifnya sikap Beijing dalam mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan.

Tiongkok memiliki klaim tumpang tindih dengan Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam di laut tempat lintasan kapal pengangkut perdagangan dengan nilai lebih dari 70 kuadriliun rupiah (sekitar 5 triliun dolar A.S.) setiap tahun.

Beberapa perkembangan penting mengenai Laut Cina Selatan yang berlangsung pada pertengahan hingga akhir Oktober 2015:

  • Malaysia umumnya berhati-hati saat memberikan pernyataan ketika berurusan dengan Beijing atas wilayah yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Tapi kepala Angkatan Bersenjatanya mengatakan pada 18 Oktober 2015, bahwa pekerjaan konstruksi Tiongkok di Kepulauan Spratly merupakan “provokasi yang tidak beralasan,” demikian lapor Reuters.
  • Taiwan, yang sebagian besar telah menjauhkan diri dari sengketa Laut Cina Selatan, mengumumkan akan meningkatkan kehadiran Penjaga Pantainya dan membangun pelabuhan lebih besar di sebuah pulau kecil di laut yang disengketakan, demikian lapor Reuters. Itu Aba sekarang ini menjadi pulau terbesar keempat di Kepulauan Spratly, demikian kata para pejabat, setelah pekerjaan penciptaan lahan Tiongkok pada Mischief Reef, Fiery Cross Reef, dan Subi Reef.
  • Dalam menyatakan penolakan terhadap Tiongkok, Menteri Pertahanan A.S. Ashton Carter mengatakan pada Oktober 2015 bahwa militer A.S. akan berlayar dan terbang ke mana pun yang diperbolehkan oleh hukum internasional, termasuk Laut Cina Selatan. Dia mengungkapkannya setelah melakukan pertemuan dengan menteri pertahanan Australia. Laporan-laporan media mengatakan bahwa A.S. benar-benar mempertimbangkan untuk melakukan operasi kebebasan navigasi di dalam batas 12 mil laut yang diklaim Tiongkok di sekitar pulau-pulau yang dibangun di atas terumbu karang di kepulauan Spratly.
  • Tiongkok menyangkal bahwa negara ini telah memiliterisasi Laut Cina Selatan dan mengatakan bahwa pekerjaan konstruksi tersebut sebagian besar digunakan untuk tujuan sipil, penelitian maritim, dan untuk memudahkan navigasi yang aman. Akan tetapi, jaminan yang diberikannya gagal meyakinkan pihak-pihak di luar negeri, demikian tulis The Associated Press.
  • Dalam upaya untuk menyampaikan wacana yang bersifat mendamaikan, menteri pertahanan Tiongkok mengumumkan pada Oktober 2015 bahwa dia bersedia untuk mengadakan latihan bersama dengan negara-negara Asia Tenggara di laut yang disengketakan, yang meliputi pertempuran secara tidak disengaja, pencarian dan penyelamatan, dan bantuan bencana, demikian menurut surat kabar Yomiuri Shimbun di Tokyo.
  • Satu fakta lebih lanjut di lapangan telah berubah: Pada Oktober 2015, Tiongkok mulai mengoperasikan dua mercusuar setinggi 50 meter di Cuarteron Reef dan Johnson South di Kepulauan Spratly, demikian lapor The Associated Press. Para pejabat Tiongkok mengatakan bahwa mercusuar tersebut akan membantu navigasi. Diplomat asing dan pejabat angkatan laut menangkisnya dan mengatakan bahwa struktur tersebut merupakan langkah cerdas untuk menopang klaim teritorial Tiongkok. Di masa mendatang ketika A.S. mengirimkan kapal perang di dekat pulau-pulau buatan Tiongkok, perwira di atas kapal harus memutuskan cara untuk menghadapi sepasang mercusuar raksasa itu. Selagi angkatan laut modern sebagian besar mengandalkan instrumen elektronik untuk mengonfirmasi posisi kapal mereka, posisi visual dari mercusuar masih digunakan. Setiap langkah tersebut akan berperan dalam strategi “yang diarahkan untuk memperkuat klaim Tiongkok dengan memaksa negara lain untuk mengakui secara efektif kedaulatan Tiongkok dengan tindakan mereka,” ungkap Ian Storey, ahli Laut Cina Selatan di Singapore’s Institute of South East Asian Studies, kepada Reuters.
saham