Mengurangi Ancaman Teror Pejuang Asing

Mengurangi Ancaman Teror Pejuang Asing

Ekstremis militan yang kembali dari Suriah dan Irak harus direhabilitasi dan diintegrasikan kembali

Ada berbagai alasan mengapa seseorang tertarik untuk menjadi pejuang asing dan bersedia bepergian ke luar negeri untuk berpartisipasi dalam pertempuran sengit yang sering kali ribuan mil jauhnya dari tanah air mereka.

Tidak ada yang tahu tepatnya berapa banyak jumlah orang-orang yang telah memilih jalan untuk bertempur dalam konflik Suriah dan Irak. Diperkirakan jumlahnya mencapai lebih dari 20.700 orang, melebihi jumlah pejuang asing yang bergabung dengan mujahidin Afghanistan dalam perang 10 tahun melawan Uni Soviet.

Anggota pasukan keamanan Irak menangkap tersangka militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Jurf al-Sakhar pada Maret 2014.

Anggota pasukan keamanan Irak menangkap tersangka militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Jurf al-Sakhar pada Maret 2014.

Akan tetapi, ahli keamanan setuju bahwa banyak dari pejuang asing ini pada akhirnya akan kembali ke tanah air mereka, dan terdapat bahaya nyata yang ditimbulkan oleh kembalinya pejuang asing tersebut.

Angka yang dirilis pada Januari 2015 oleh International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR) dan Soufan Group menunjukkan rekrutan dari lebih dari 80 negara — termasuk lebih dari 11.000 pejuang dari Timur Tengah, 4.000 pejuang dari negara-negara Eropa Barat, dan 250 pejuang dari Australia, 100 pejuang dari Tiongkok dan Amerika Serikat, 60 pejuang dari Indonesia serta sejumlah kecil pejuang dari Selandia Baru, Jepang, Bangladesh, Malaysia, dan Filipina. Seiring terus berlanjutnya perang, aliran pejuang yang pulang ke kawasan Indo Asia Pasifik kemungkinan akan meningkat dan membawa serta potensi ancaman.

“Veteran pejuang asing lebih cenderung melihat operasi domestik sebagai tindakan yang sah daripada nonveteran,” ungkap Thomas Hegghammer, direktur penelitian terorisme di Lembaga Penelitian Pertahanan Norwegia. Dalam penelitian terhadap 945 pejuang asing antara tahun 1990 dan 2010, dia memperkirakan bahwa 1 dari 9 “kembali untuk melakukan serangan” di tanah air mereka. Dia menerbitkan temuannya di jurnal American Political Science Review pada Februari 2013.

Selain itu, serangan domestik yang direncanakan oleh pejuang yang kembali dari medan perang biasanya lebih efektif. Penelitian Hegghammer ini menemukan bahwa rencana serangan yang dibuat oleh pejuang asing tersebut 1,5 kali lebih mungkin untuk dieksekusi dan dua kali lebih mungkin untuk menyebabkan kematian. Penelitian lain menunjukkan bahwa keterlibatan pejuang asing dalam serangan domestik juga meningkatkan tingkat kebinasaan dan kemungkinan terjadinya rencana serangan teroris tersebut, menurut Direktur ICSR Peter Neumann.

Surat kabar The Herald Sun melaporkan pada Februari 2015 bahwa sudah ada sekitar 30 pejuang jihad yang kembali ke Australia setelah menjadi pejuang asing. “Jumlah pejuang asing meningkat, jumlah simpatisan dan pendukung ekstremis meningkat, dan jumlah calon teroris, termasuk banyak yang tinggal di tengah-tengah kita, juga meningkat,” kata Perdana Menteri Australia Tony Abbott dalam pidato pada Februari 2015.

Akan tetapi, negara, militer, dan dinas keamanan memiliki kemampuan dan alat bantu untuk mengurangi ancaman tersebut di Indo Asia Pasifik, serta di tempat lain. Para ahli merekomendasikan untuk mengidentifikasi peluang untuk mendorong individu yang berpotensi berbahaya untuk memilih jalan tanpa kekerasan dan menggunakan tindakan seperti penangkapan, penolakan visa, penahanan preventif, dan bentuk gangguan lainnya ketika diperlukan.

Pendekatan itu mencakup meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk menasihati calon pejuang agar tidak pergi ke Irak atau Suriah sejak dini, mengganggu rute perjalanan, memperkuat kontrol perbatasan, dan meningkatkan program deradikalisasi untuk mereformasi pejuang yang kembali ke tanah air mereka, demikian menurut makalah kebijakan Brookings Institution yang dirilis pada November 2014 berjudul, “Be Afraid. Be A Little Afraid: The Threat of Terrorism from Western Foreign Fighters in Syria and Iraq.”

Pemerintah di seluruh kawasan ini juga memperkuat upaya kontraterorisme yang lebih luas di berbagai bidang. Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengumumkan pada Februari 2015 bahwa Australia akan menunjuk koordinator kontraterorisme nasional dan menyusun strategi melawan ekstremisme kekerasan dan kontraterorisme nasional baru, dengan bekerja sama dengan negara bagian dan teritorinya, untuk lebih mengoordinasikan upaya untuk mengatasi ancaman seperti radikalisasi dan pelaku teror dalam negeri.

MENGHENTIKAN JANGKAUAN TEROR

Meskipun jumlah pejuang asing yang kembali ke tanah air mereka mungkin agak dilebih-lebihkan, fenomena ini menimbulkan risiko keamanan yang luas, kata para ahli. “Sebagian besar pejuang asing tidak akan kembali ke tanah air mereka untuk melakukan serangan teroris,” kata Thomas Joscelyn, pakar kontraterorisme dan peneliti senior di Foundation for Defense of Democracies kepada surat kabar The Japan Times pada Februari 2015. “Tapi beberapa dari mereka akan melakukannya. Risiko sebenarnya adalah bahwa ketika jumlah pejuang asing meningkat, kumpulan bakat yang dapat dimanfaatkan organisasi teroris menjadi semakin melimpah. Hal ini meningkatkan peluang bahwa kelompok teroris akan menemukan pejuang yang sangat terampil, cerdas, dan berkomitmen yang dapat digunakan untuk melakukan rencana serangan di negara asal mereka.”

Kawasan Indo Asia Pasifik telah melihat beberapa tanda pengaruh membahayakan dari Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Ledakan kecil dari bom rakitan di pusat perbelanjaan di Jakarta, Indonesia, pada akhir Februari 2015 memicu kekhawatiran bahwa pengaruh ISIS sedang menembus wilayah tersebut.

Anggota Penjaga Sipil Spanyol membawa bukti di Pengadilan Nasional Spanyol di Madrid yang disita dalam penangkapan 10 orang pada April 2015 di Barcelona dan Tarragona. Mereka dituduh mencoba melakukan perjalanan ke Suriah dan Irak dan diduga memiliki hubungan dengan kelompok Negara Islam. AFP/GETTY IMAGES

Anggota Penjaga Sipil Spanyol membawa bukti di Pengadilan Nasional Spanyol di Madrid yang disita dalam penangkapan 10 orang pada April 2015 di Barcelona dan Tarragona. Mereka dituduh mencoba melakukan perjalanan ke Suriah dan Irak dan diduga memiliki hubungan dengan kelompok Negara Islam. AFP/GETTY IMAGES

Ahli terorisme, termasuk anggota Kepolisian Nasional Indonesia dan Sidney Jones dari Institute for Policy Analysis and Conflict, berpendapat bahwa bom yang menggunakan gas klorin bersama dengan baterai dan kaleng cat dan kabel, mungkin merupakan contoh ekstremis lokal yang mengadopsi taktik ISIS sebagaimana dibuktikan dengan ciri khas klorinnya, demikian menurut laporan media. Bom yang ditinggalkan di toilet umum itu gagal meledak dengan tepat dan tidak menyebabkan cedera. ISIS telah menggunakan gas klorin dalam serangannya di Timur Tengah, taktik yang sebelumnya tidak digunakan oleh kelompok radikal di Indonesia.

Pada umumnya, “ada dua kekhawatiran utama bagi Indonesia,” kata Jones kepada surat kabar The New York Times pada Januari 2014. “Pertama adalah kembalinya pejuang asing dan hal itu bisa menyediakan kepemimpinan untuk gerakan jihad yang sangat lemah dan tidak kompeten di sini. Kedua, proses penggalangan dana untuk Suriah bisa memperkuat basis sumber daya dari kelompok-kelompok di Indonesia, seperti Jemaah Islamiyah [JI],” kelompok teror Asia Tenggara yang terkait dengan Al-Qaeda yang mengaku bertanggung jawab atas bom Bali pada tahun 2002. Kebangkitan JI bisa memberikan konsekuensi jangka panjang, katanya.

REKRUTAN YANG KECEWA

Banyak pejuang asing tidak akan pernah kembali karena berbagai alasan. Alasan pertama adalah realitas suram yang dihadapi para pejuang asing di sana. ISIS biasanya menggunakan rekrutan asing untuk melakukan bom bunuh diri, serangan gelombang pertama, dan operasi mati syahid, menurut studi Brookings Institution yang dirilis pada Januari 2015 oleh Daniel Byman, direktur penelitian Center for Middle East Policy, dan Jeremy Shapiro, peneliti di Center on the United States and Europe. Banyak rekrutan tewas dalam serangan bunuh diri atau baku tembak dengan pasukan musuh. Neumann dari ICSR memperkirakan bahwa 5 sampai 10 persen dari pejuang asing tewas tak lama setelah tiba di medan perang.

Jenderal Ali al-Wazir dari Angkatan Darat Irak mengatakan kepada The Japan Times bahwa dalam pertempuran melawan ISIS di provinsi Diyalla, “Kami sering melihat para pejuang asing dalam gelombang serangan pertama, dan kemudian para pejuang Arab akan datang setelah daerah itu diamankan.” Ahli lain berspekulasi bahwa menempatkan pejuang asing di garis depan adalah bagian dari strategi jangka panjang ISIS untuk “berlanjut dan berkembang.”

Namun, penulis penelitian Brookings menemukan bahwa calon pejuang asing lainnya ditangkap atau dicegat oleh dinas intelijen dan penegak hukum karena dalam banyak kasus pejuang asing itu mudah dilacak. Mereka yang tidak ditangkap di tengah perjalanan atau tidak terbunuh dapat terus berjuang di zona konflik. Akan tetapi, sejumlah besar pejuang asing tak lama kemudian merasa kecewa dan kembali ke tanah air mereka untuk melanjutkan kehidupan tanpa kekerasan.

Untuk mengurangi ancaman di luar zona perang, Ziad Akl, peneliti senior di Pusat Kajian Politik dan Strategis Al Ahram yang berbasis di Kairo, mengatakan kepada Voice of America pada Maret 2015 bahwa para ahli keamanan juga harus berfokus pada perjuangan yang diusung oleh ISIS. “Potensi ancaman dari pejuang asing yang kembali ke tanah air mereka dan melakukan tindakan yang sama di tempat mereka berasal, atau di tanah air mereka, tampaknya merupakan sesuatu yang tergantung pada strategi organisasi itu sendiri,” ungkapnya. “Bagaimana tepatnya kelompok ini beroperasi bisa bervariasi dari satu negara ke negara lain.”

MENGATASI PEJUANG YANG PULANG

Petugas kontraterorisme dan penegak hukum serta petugas keamanan lainnya menghadapi banyak tantangan besar dalam mengelola aliran pejuang asing yang kembali ke tanah air mereka. Pertama, mereka harus melakukan penilaian terhadap pejuang yang pulang, mengidentifikasi, dan memonitor pejuang yang membutuhkan perhatian dan pejuang yang berniat untuk meluncurkan serangan. Kemudian mereka harus mengintegrasikan kembali pejuang yang telah meninggalkan jalan hidup ekstremis, seperti yang dirangkum Brookings dalam makalah kebijakannya pada November 2014.

Pemerintah harus mengaktifkan dialog terbuka dan jujur dengan pejuang yang pulang ini, ungkap Jacob Bundsgaard, walikota Aarhus, Denmark, dan pemimpin program rehabilitasi pelaku jihad kota ini. Dia berbicara di sebuah forum Washington Institute for Near East Policy pada Februari 2015. “Jika ada alasan untuk percaya seseorang telah melakukan kejahatan, pihak berwenang harus jelas bahwa mereka akan melakukan segala daya upaya untuk menuntutnya. Namun, jika seseorang tidak melakukan kejahatan atau tidak dapat dibuktikan, mereka harus melakukan semua yang bisa dilakukan untuk mengintegrasikan kembali orang itu.”

GraphIndoMasing-masing negara harus menilai ancaman yang ditimbulkan oleh pejuang asing yang pulang atas dasar kasus per kasus, ungkap Gilles de Kerchove, koordinator kontraterorisme Uni Eropa, yang juga berbicara di forum itu. “Meskipun sangat sedikit pejuang yang besar kemungkinan melakukan serangan teroris, banyak pejuang mungkin merasa kecewa dan mengalami gangguan stres pasca-trauma.” Pada umumnya, pihak berwenang perlu mengatasi bagaimana menghubungkan kembali pejuang asing yang pulang ini ke keluarga, teman, dan masyarakat dan bagaimana melepaskan ideologi ekstremis mereka, katanya. Para ahli sepakat bahwa mempromosikan kontranaratif dapat menjadi upaya efektif dalam membantu mengarahkan calon teroris ke jalan hidup antikekerasan. Keluarga dan anggota masyarakat dapat membantu menempatkan pejuang yang pulang itu pada jalan yang berbeda.

“Tidak setiap pejuang yang pulang atau mantan teroris dapat diintegrasikan kembali ke masyarakat, tetapi beberapa bisa,” kata Matthew Levitt, direktur Program Stein mengenai Kontraterorisme dan Intelijen dari Washington Institute for Near East Policy. “Bahkan di antara mereka yang dapat dituntut dan dihukum, sebagian besar akhirnya akan dilepas,” kata Levitt. “Satu pelajaran penting adalah bahwa program rehabilitasi dan reintegrasi harus memiliki beberapa jenis konektivitas terhadap penegakan hukum dan intelijen untuk mengurangi risiko mencoba mengintegrasikan kembali individu keras kepala yang berniat melakukan tindakan yang merugikan. Penilaian risiko tersebut diperlukan tidak hanya pada tahap penerimaan, tetapi juga di kemudian hari untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa seseorang bisa kembali teradikalisasi atau menjadi lebih radikal, seperti yang tampaknya telah terjadi dengan Kouachi bersaudara [teroris Islamis bersaudara di balik pembantaian majalah Charlie Hebdo] di Prancis.”

Memenjarakan pejuang yang berisiko juga dapat menjadi bumerang. Di penjara, misalnya, pejuang asing bisa terpapar pada elemen radikalisasi dan ideologi jihad garis keras yang mendorong mereka untuk bergabung dengan jaringan teror.

Seperti halnya tidak ada jalur tunggal, tidak ada faktor tunggal, tidak ada latar belakang sosial ekonomi atau agama yang sama untuk memprediksi sejak dini siapa yang akan menjadi radikal atau pejuang asing, tidak ada cara tunggal untuk merehabilitasi ekstremis kekerasan. “Penelitian psikologis selama empat dekade tentang siapa yang menjadi teroris dan apa alasannya belum menghasilkan profil apa pun,” kata John Horgan, direktur Center for Terrorism and Security Studies di Universitas Massachusetts Lowell pada majalah The Atlantic terbitan Maret 2015. Akan tetapi, para peneliti telah berhasil memahami jalur individu, yang dapat memberikan wawasan untuk rehabilitasi, kata para ahli.

TINDAKAN WASPADA 

Para ahli sepakat bahwa kerja sama antar dinas keamanan akan menjadi kunci untuk membantu memastikan keberhasilan program rehabilitasi dan reintegrasi serta untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya serangan secara lokal dan regional. Pembagian intelijen dari komunikasi pejuang asing, pengawasan sumber terbuka, dan informasi antar instansi khususnya dapat menjadi langkah penting untuk mengungkap jaringan transnasional, menurut penulis laporan Brookings.

saham