Masih ada tantangan untuk penggunaan drone dalam bantuan kemanusiaan

Masih ada tantangan untuk penggunaan drone dalam bantuan kemanusiaan

STAF FORUM

Penanggap pertama semakin sering mengerahkan pesawat terbang tanpa awak (drone) di seluruh kawasan Indo Asia Pasifik untuk meningkatkan dan mempercepat pengumpulan data dan membantu menyelamatkan nyawa dan properti setelah terjadinya bencana. Drone juga dapat meningkatkan kesiapsiagaan bencana dengan membantu menilai risiko, demikian ungkap pendukung penggunaan drone.

Setelah Topan Pam, badai Kategori 5 yang melanda Vanuatu pada Maret 2015 dan memberikan dampak pada 166.000 orang yang tersebar di 22 pulau, kelompok bantuan menerbangkan drone di atas daerah tersebut untuk memberikan penilaian kerusakan dan membantu menjembatani jaringan komunikasi yang rusak. Penanggap juga menggunakan wahana udara tanpa awak (UAV) di Nepal setelah gempa besar melanda pada akhir April 2015 yang menewaskan lebih dari 7.500 orang dan mendatangkan malapetaka di seantero negara ini. (Foto terlampir berasal dari video yang diambil dari drone pada 25 April 2014, menunjukkan kerusakan yang disebabkan oleh gempa berkekuatan 7,8 skala Richter di ibukota Nepal Kathmandu.) Penggunaan UAV yang dikenal secara luas untuk pertama kalinya di wilayah ini terjadi ketika Topan Haiyan melanda Filipina pada tahun 2013.

Meskipun demikian, meningkatnya penggunaan drone telah mengungkap pertanyaan terkait keselamatan, etika, dan hak privasi. Bahkan Patrick Meier, pendiri Humanitarian UAV Network, yang diprakarsai oleh Qatar Computing Research Institute, mengupas secara kritis tentang bagaimana drone digunakan di Nepal. “Anda menjumpai banyak orang yang datang dan tidak benar-benar memahami dinamika lokal, peraturan, budaya, dan mungkin, saya katakan, menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan meskipun niat mereka berada di tempat yang tepat,” kata Meier kepada koran Washington Post pada Oktober 2015.

Pada Mei 2015, dalam menanggapi keluhan warga tentang bagaimana media dapat menggunakan gambar dari drone, Nepal menerapkan aturan yang mengatur penggunaan drone. Otoritas Penerbangan Sipil negara itu sekarang harus memberikan izin kepada operator untuk menerbangkan UAV. Pemerintah juga khawatir bahwa gambar yang dikumpulkan oleh drone tentang artefak bersejarah “bisa disalahgunakan di kemudian hari,” lapor Indo Asian News Service.

Secara umum, undang-undang dan praktik masih belum dapat mengikuti evolusi teknologi, demikian ungkap para ahli. “Organisasi kemanusiaan seharusnya terlibat dalam jaringan yang mempromosikan praktik dan bimbingan yang baik, dan hal itu dapat berfungsi sebagai landasan pengelolaan lonjakan penggunaan drone,” menurut temuan laporan yang diterbitkan oleh Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan pada Juni 2014.

Humanitarian UAV Network yang didirikan Meier dan kelompok bantuan lainnya telah bekerja untuk mengoordinasikan dan mengelola penggunaan drone dengan lebih baik untuk tujuan nonmiliter. Jaringannya, juga dikenal sebagai UAViators, bekerja untuk mengembangkan pedoman perilaku dan praktik terbaik bagi penggunaan drone untuk bantuan kemanusiaan, demikian menurut situs web kelompok tersebut, uaviators.org. UAViators melatih operator drone sukarela dan menghubungkan mereka dengan kelompok-kelompok bantuan.

Masih banyak pekerjaan yang masih perlu dilakukan untuk menetapkan dan menegakkan pedoman perilaku. Meier dan kelompok lainnya terus mendorong penggunaan UAV secara bertanggung jawab. “Di sinilah kebijakan cerdas dan matang sangat penting,” kata Peter Rabley, direktur hak milik dari perusahaan investasi filantropi yang dikenal sebagai Omidyar Network, kepada theguardian.com pada Juli 2015. “Kami berharap melibatkan komunitas global dalam pembicaraan yang terukur dan tidak memihak tentang bagaimana kita mengurai pertimbangan etika dan hukum yang sah yang belum diungkap oleh drone.”

saham