Blok Kekuatan yang Sedang Bangkit

Blok Kekuatan yang Sedang Bangkit

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara mewujudkan dirinya menjadi masyarakat dan kekuatan aktif — secara ekonomi dan lainnya

Siddharth Srivastava

Dengan populasi gabungan lebih dari 600 juta orang, negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) memiliki populasi yang lebih besar daripada Uni Eropa atau Amerika Utara. Didirikan pada tahun 1967, negara anggota ASEAN saat ini adalah Brunei, Myanmar, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Ekonomi mereka memiliki rentang tahap pembangunan yang sangat berbeda, tetapi semuanya memiliki potensi pendapatan dan pertumbuhan yang sangat besar.

Tiongkok tak diragukan lagi masih menjadi raksasa pasar negara berkembang di Asia; India semakin makmur di bawah pemerintahan ramah bisnis yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Kedua raksasa ini mengamati ASEAN dengan cermat.

Investor juga tidak mau ketinggalan memperoleh potensi 10 pasar dinamis dari negara-negara ASEAN. Perusahaan dan pemerintah menyadari bahwa ketergantungan besar pada pasar Tiongkok yang sudah terlalu panas bisa menjadi proposisi berisiko di masa depan.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Le Luong Minh, kiri, dan Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman berbicara sebelum pertemuan di Putrajaya pada Januari 2015. Malaysia menjadi ketua ASEAN pada tahun 2015. AFP/GETTY IMAGES

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Le Luong Minh, kiri, dan Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman berbicara sebelum pertemuan di Putrajaya pada Januari 2015. Malaysia menjadi ketua ASEAN pada tahun 2015.
AFP/GETTY IMAGES

India adalah negara demokrasi yang semarak. Akan tetapi, mengelola tarikan dan tekanan dari berbagai pihak regional dan kelompok penekan yang signifikan secara elektoral kadang-kadang bisa menjadi mimpi buruk bagi setiap pemerintah. Hal ini sering kali melemahkan fokus pada tata kelola dan kebijakan yang sehat.

Dalam publikasi tahunannya “Asian Development Outlook for 2015,” yang diterbitkan pada Maret tahun yang sama, Bank Pembangunan Asia (ADB) mengatakan perekonomian Tiongkok sedang melambat, namun Asia akan tetap menjadi pusat pertumbuhan ketika ekonomi India dan Asia Tenggara tumbuh dengan pesat. Ekonomi negara berkembang Asia akan tumbuh 6,3 persen pada tahun 2015 dan 2016, tidak berubah dari tahun 2014, kata ADB. Menurut laporan perusahaan konsultan McKinsey & Company pada Mei 2014, jika ASEAN adalah satu negara, maka akan sudah menjadi ekonomi terbesar ketujuh di dunia, dengan produk domestik bruto (PDB) gabungan senilai 32 kuadriliun rupiah (sekitar 2,4 triliun dolar A.S.) pada tahun 2013. ASEAN diproyeksikan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2050. Persaingan di dalamnya sangat besar. Meskipun Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tidak ada jaminan bahwa ekonomi negara ini akan tetap menjadi yang terbesar.

DIVIDEN DEMOGRAFI 

ASEAN menuai dividen demografi karena penduduknya yang masih muda, demikian menurut McKinsey. “Mungkin, yang paling penting, hampir 60 persen dari total pertumbuhan sejak tahun 1990 berasal dari keuntungan produktivitas, ketika sektor seperti manufaktur, ritel, telekomunikasi, dan transportasi tumbuh dengan lebih efisien.” Akan tetapi, meskipun mengalami perjalanan panjang ke depan yang penuh dengan keberhasilan selama beberapa dekade, ada tantangan yang perlu diatasi oleh ASEAN.

Tantangan ini mencakup penyelesaian proses integrasi ekonomi; mitigasi kecurigaan terkait dengan langkah-langkah proteksionis nontarif; memperluas cakrawala untuk bekerja sama dengan negara berkembang lain seperti India; dan mengatasi kekhawatiran tentang pelebaran kontur pengaruh Beijing dan ketegasan teritorial di seluruh kawasan, terutama Laut Cina Selatan yang kaya akan sumber daya.

Pria Kamboja berlari di depan lokasi konstruksi di Phnom Penh pada Maret 2015. Bank Pembangunan Asia memprediksi ekonomi Kamboja akan tumbuh sebesar 7,3 persen pada tahun 2015. AFP/GETTY IMAGES

Pria Kamboja berlari di depan lokasi konstruksi di Phnom Penh pada Maret 2015. Bank Pembangunan Asia memprediksi ekonomi Kamboja akan tumbuh sebesar 7,3 persen pada tahun 2015. AFP/GETTY IMAGES

“ASEAN tidak perlu memperkenalkan upaya baru pada tahun 2015, tetapi sebenarnya berfokus pada pelaksanaan langkah-langkah yang tertunda dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, atau MEA,” kata Daniel Wu, analis perdagangan internasional dan peneliti di Forum Pasisik Center for Strategic and International Studies (CSIS), dalam wawancara dengan FORUM. “Ketua ASEAN, Malaysia, mengambil langkah-langkah tertentu untuk memajukan agenda MEA sejalan dengan perkembangan perdagangan global akhir-akhir ini. Malaysia dilaporkan berupaya mencapai konsensus di antara negara-negara anggota ASEAN untuk memulai negosiasi menuju Perjanjian Fasilitasi Perdagangan ASEAN. Malaysia juga merupakan pendukung kuat dari Kartu Perjalanan Bisnis ASEAN, meskipun pembahasannya sedang berlangsung.”

PERAN MALAYSIA

Cara terbentuknya blok ASEAN di masa mendatang akan tergantung pada upaya diplomatik Malaysia. Kuala Lumpur yang mengemban tugas sebagai pimpinan ASEAN pada tahun 2015 telah menyatakan bahwa mewujudkan MEA pada akhir tahun akan menjadi tujuan utamanya.

Sasarannya adalah untuk merangsang gagasan tentang identitas ASEAN untuk mengatasi langkah nontarif yang merajalela, berlebihan, dan sering kali secara diam-diam yang menghambat perdagangan regional dan mendistorsi biaya. Dalam analisis baru-baru ini untuk Forum Asia Timur, Wu dari CSIS menyatakan, “Tidak realistis untuk mengharapkan Malaysia mengatasi penundaan dan perselisihan yang terjadi selama beberapa tahun atas ketidakpatuhan dalam proses implementasi MEA. Perspektif yang jelas dari menteri perdagangan dan industri internasional tentang perlunya kepemimpinan ASEAN menjadi dasar untuk rasa optimisme bahwa ASEAN dapat memusatkan kehendak dan sumber dayanya untuk melaksanakan langkah-langkah integrasi ‘ke tujuan akhir’ yang diperlukan kawasan ini pada tahun 2015.”

Dalam sambutannya kepada jurnalis di KTT ASEAN ke-25 di Myanmar pada November 2014, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak berbicara tentang mengisi kesenjangan informasi untuk menguraikan dengan jelas manfaat nyata dari liberalisasi di bawah MEA. Dia mengatakan bahwa upaya ini menciptakan persetujuan dari berbagai populasi yang berbeda, sehingga memungkinkan tercapainya konsensus keterlibatan politik yang luas. “Masyarakat harus memahami apa sesungguhnya ASEAN itu dan apa yang dilakukan ASEAN,” kata Razak.

Mustapa Mohamed, menteri perdagangan dan industri internasional Malaysia, menjelaskan sasaran pemerintahnya dalam pernyataan yang diterbitkan pada pertengahan Januari 2015.

“Perdana Menteri secara terbuka menyatakan bahwa Malaysia tidak akan menghindar dari menangani masalah sensitif proteksionisme di antara negara-negara anggota ASEAN dan akan berusaha untuk meredakan meningkatnya retorika nasionalisme. Malaysia akan berusaha untuk menjelaskan secara persuasif perlunya anggota ASEAN untuk menerima perspektif regional, untuk tidak hanya sekadar memperhatikan masalah dengan perspektif yang sempit.”

Dalam komentar lebih lanjut kepada FORUM, Wu menambahkan, “Malaysia telah mengambil tanggung jawab untuk memenuhi target pelaksanaan setidaknya 95 persen dari langkah-langkah yang ditetapkan dalam Cetak Biru MEA pada tahun 2015. Faktanya adalah bahwa, pada Agustus 2014, ASEAN secara kolektif baru melaksanakan 82,1 persen dari 229 hasil (deliverable) utama MEA yang ditargetkan selesai pada tahun 2013, [yang] menunjukkan bahwa hal ini sudah menjadi target yang ambisius. Jika Malaysia dapat memimpin ASEAN untuk mencapai ambang batas 95 persen, tidak diragukan lagi ASEAN akan mewujudkan MEA dengan mulus. Kepemimpinan Malaysia diperlukan untuk mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk memastikan pelaksanaan domestik mereka.”

TANTANGAN TIONGKOK

Tidak ada konsensus atau kesatuan di antara anggota ASEAN tentang berurusan dengan Tiongkok, termasuk tantangan teritorial Beijing di Laut Cina Selatan yang memengaruhi anggota ASEAN yaitu Indonesia, Kamboja, Brunei, Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Malaysia, misalnya, telah mengusulkan agar negara-negara ASEAN membentuk pasukan penjaga perdamaian bersama. Ide tersebut dianggap secara luas sebagai gagasan yang tidak efektif karena kurangnya kepercayaan di antara anggota ASEAN mengenai masalah keamanan. Tiongkok, di sisi lain, percaya bahwa masalah agresi teritorialnya di wilayah tersebut terlalu dibesar-besarkan, diprovokasi oleh media berbahasa Inggris yang jelas-jelas memiliki tendensi pro-Barat. Beijing telah lama bersikeras bahwa sengketa geografis perlu diselesaikan di antara negara-negara yang terkena dampak dan bukannya oleh lembaga multilateral.

Pria Indonesia berjalan melewati layar yang menampilkan harga saham di gedung bursa efek di Jakarta pada Maret 2015. AFP/GETTY IMAGES

Pria Indonesia berjalan melewati layar yang menampilkan harga saham di gedung bursa efek di Jakarta pada Maret 2015. AFP/GETTY IMAGES

“Kami mendukung pembangunan masyarakat ASEAN, tetapi ASEAN bukan merupakan pihak yang terkait dalam sengketa atas Laut Cina Selatan,” kata Hong Lei, juru bicara Kementerian Luar Negeri, kepada wartawan saat siaran pers reguler pada Maret 2015. Lei menanggapi komentar kritis dari Sekretaris Jenderal ASEAN Le Luong Minh mengenai sengketa Laut Cina Selatan. Tiongkok juga menolak usulan dari negara-negara ASEAN untuk membahas pelaksanaan Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan (Declaration on Conduct of Parties in the South China Sea) tahun 2002 dan menetapkan lebih lanjut pedoman perilaku formal pada pertemuan menteri pertahanan yang dijadwalkan pada November 2015 di Malaysia. Penolakan Beijing ini kembali menunjukkan kecurigaan strategis yang lebih dalam bahwa ASEAN telah dikooptasi oleh Amerika, negara-negara Barat lainnya, dan Jepang untuk membendung pengaruh teritorial dan ekonomi regional Tiongkok yang sedang berkembang.

Tiongkok dikenal berbicara dengan nada ganda ketika menegaskan hegemoninya atas masalah teritorial. Pimpinannya mempertahankan kepatuhan rutin terhadap protokol dan nuansa diplomatik. Pada saat yang sama, Tiongkok tidak ragu untuk mengerahkan persenjataan militernya secara besar-besaran, yang hanya bisa ditandingi oleh persenjataan militer Amerika Serikat, untuk mengirimkan pesan bahwa negara ini siap bertempur jika diperlukan.

“Persepsi Tiongkok tentang motif tersembunyi dari keterlibatan A.S., dan dalamnya kecemasan Tiongkok, menyudutkan dan mempermalukan Tiongkok secara terbuka terkait masalah Laut Cina Selatan berisiko secara politik dan bisa memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi kawasan ini,” kata Mark J. Valencia, asisten peneliti senior di Institut Nasional untuk Studi Laut Cina Selatan di Haikou, Tiongkok. “Jika semua pihak tidak memetik pelajaran yang ada, penolakan untuk melakukan diskusi dapat menjadi pertanda datangnya kejadian yang buruk.”

Akan tetapi, menurut Wu, Tiongkok pada umumnya telah mendukung upaya ASEAN dalam mencapai integrasi ekonomi, perdagangan, dan investasi yang lebih besar, meskipun ada perbedaan geopolitik yang mungkin dimilikinya dengan sasaran organisasi ini.

“ASEAN pada umumnya lebih menyukai keseimbangan kekuasaan sehubungan dengan keterlibatannya dengan mitra dialognya. Akan tetapi, Tiongkok sejauh ini telah mendukung upaya integrasi ASEAN. Baru-baru ini, Tiongkok dan ASEAN telah memulai negosiasi untuk “meningkatkan” Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Tiongkok guna mengkaji peluang liberalisasi tarif lebih lanjut dan memperbarui aturan negara asal agar lebih fleksibel.”

Dalam KTT ASEAN ke-26 tentang akuisisi lahan di Laut Cina Selatan dan Pedoman Perilaku, anggota ASEAN juga “menegaskan kembali pentingnya menjaga perdamaian, stabilitas, keamanan, dan kebebasan navigasi di dan penerbangan di atas Laut Cina Selatan,” demikian menurut artikel majalah The Diplomat terbitan 29 April 2015.

Hong mengatakan bahwa Tiongkok merasa “sangat prihatin” dengan pernyataan tersebut dan memandangnya sebagai contoh dari “beberapa negara menyandera seluruh ASEAN dan hubungan Tiongkok-ASEAN demi keuntungan pribadi diri mereka sendiri,” tulis The Diplomat.

MENGEMBANGKAN KERJA SAMA DENGAN INDIA

India, negara terpadat kedua di dunia, telah berupaya meningkatkan kerja sama dengan ASEAN. Bidang-bidang kerja sama ini meliputi keamanan maritim, kebebasan navigasi, anti-pembajakan, bantuan bencana, kontraterorisme, dan penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional. Kunjungan Perdana Menteri Modi pada akhir Maret 2015 untuk menghadiri pemakaman bapak pendiri Singapura Lee Kuan Yew menggarisbawahi pentingnya Kebijakan Bertindak ke Timur dari India.

New Delhi telah terus mencermati sengketa wilayah di Laut Cina Selatan karena selalu mengkhawatirkan meningkatnya pengaruh Tiongkok di Asia Selatan, baik militer maupun ekonomi, baik di Nepal, Bangladesh, Sri Lanka atau Myanmar. India telah mendukung kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan, mengutip prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk Konvensi P.B.B. tentang Hukum Laut tahun 1982. Sengketa Laut Cina Selatan merupakan bagian dari pernyataan bersama India-A.S. yang dikeluarkan dalam kunjungan Presiden A.S. Barack Obama ke New Delhi pada Januari 2015. Badan Usaha Milik Negara bidang minyak dan gas andalan India, Oil & Natural Gas Corp (ONGC) memiliki operasi di blok minyak di Laut Cina Selatan, suatu hal yang tidak disukai oleh Beijing.

Vietnam telah mendorong upaya eksplorasi lebih besar oleh perusahaan-perusahaan India. New Delhi telah memilih untuk mendukung upaya awal ONGC di Laut Cina Selatan karena perusahaan hidrokarbon India ini memiliki pengalaman dalam menghadapi strategi yang digunakan oleh entitas Cina untuk memenangkan hak atas aset energi di seluruh dunia, baik di Afrika, Myanmar atau Amerika Selatan. Perusahaan energi yang didukung oleh pemerintah Tiongkok dikenal menggunakan berbagai taktik, termasuk penawaran manis dan kekuatan keuangan dan politik untuk memuluskan bisnis mereka.

Perdagangan adalah fokus keterlibatan lain antara ASEAN dan India. Dua kawasan ini mewakili populasi agregat 1,8 miliar penduduk yang sebagian besar masih muda dan sangat aspiratif. Perjanjian Perdagangan Bebas Barang-Barang ASEAN-India yang ditandatangani pada tahun 2009 telah meningkatkan perdagangan, kata Anil Wadhwa dari Kementerian Luar Negeri India pada Maret 2015 dalam Dialog Delhi India-ASEAN VII. Dia mengatakan bahwa angka perdagangan antara kedua ekonomi ini meningkat dari 589 triliun rupiah (44 miliar dolar A.S.) pada 2009-2010 menjadi lebih dari 988 triliun rupiah (74 miliar dolar A.S.) pada tahun 2013-2014. “Tahun ini [2014-2015], angka tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 1,34 kuadriliun rupiah (100 miliar dolar A.S.),” tambah Wadhwa. “Cita-cita kami adalah untuk membawa perdagangan ASEAN-India menjadi 2,68 kuadriliun rupiah (200 miliar dolar A.S.) pada tahun 2022, dan negosiasi RCEP [kemitraan ekonomi komprehensif regional], yang saat ini sedang berlangsung, juga akan memberikan kontribusi untuk ini.”

“Liberalisasi perdagangan antara ASEAN dan India, melalui Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-India, menciptakan peluang tambahan untuk inovasi dan pertumbuhan produktivitas yang lebih kuat,” tambah Wu. “Aliran perdagangan dan investasi menyebarkan ide-ide dan inovasi baru, yang mengarah ke perbaikan dalam barang dan jasa yang digunakan oleh masyarakat dan bisnis. Ini bagus untuk ASEAN dan India, karena kedua belah pihak berada dalam masa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang cepat, sehingga kerja sama perdagangan membantu untuk memastikan tetap terbukanya saluran bagi masyarakat dan bisnis mereka untuk berkomunikasi dan berkolaborasi.”

Pakar ekonomi dan analis setuju bahwa wilayah yang dicakup ASEAN merupakan kawasan dengan potensi dan dinamisme besar. Jika dimanfaatkan dengan baik, ada peluang besar untuk menyebarkan pendapatan dan kesejahteraan ke wilayah populasi yang lebih luas di seluruh Asia dan benua lainnya. Masih harus dilihat apakah tahun 2015 akan menjadi tahun diatasinya tantangan tersebut dan munculnya tatanan baru.

saham