15 Praktik Hukum yang Baik untuk Mengatasi Terorisme

15 Praktik Hukum yang Baik untuk Mengatasi Terorisme

Cara-cara untuk memperkuat sistem peradilan pidana nasional

Letnan Kolonel Franklin Rosenblatt/Angkatan Darat A.S.

Bagi banyak orang, kata “kontraterorisme” memunculkan bayangan tentang pasukan komando bersenjata dan pesawat militer di zona perang yang jauh. Sekelompok pakar internasional ingin mengubah persepsi ini dan menyertakan penyidik pidana, jaksa, hakim, dan pejabat penjara.

Forum Kontraterorisme Global (Global Counterterrorism Forum – GCTF) muncul pada tahun 2011 untuk menanggapi permintaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa negara untuk berbagi praktik terbaik dan mengembangkan pelajaran tentang respons terhadap terorisme. Setahun kemudian, kelompok kerja GCTF menghasilkan Memorandum Rabat mengenai Praktik yang Baik untuk Praktik Kontraterorisme Efektif dalam Sistem Peradilan Pidana. Nama memorandum ini diambil dari lokasi konsultasi akhir kelompok tersebut. Memorandum tersebut mencakup diskusi 15 praktik tidak mengikat untuk membantu negara-negara dalam mengatasi ancaman terorisme (lihat kolom samping pada halaman 50).

Negara yang ingin menggunakan praktik ini harus sudah memiliki sistem peradilan pidana yang dapat menangani pelanggaran biasa dan juga melindungi hak-hak terdakwa. Setelah sistem ini ada, suatu negara memiliki berbagai cara untuk mengatasi teror.

Badri Hartono, terpidana pemimpin kelompok Muslim militan, terlihat di pengadilan Jakarta Barat, Indonesia, pada Juni 2013. Hartono, yang diyakini memiliki hubungan dengan Al-Qaeda, mendapatkan hukuman 10 tahun penjara. AFP/GETTY IMAGES

Badri Hartono, terpidana pemimpin kelompok Muslim militan, terlihat di pengadilan Jakarta Barat, Indonesia, pada Juni 2013. Hartono, yang diyakini memiliki hubungan dengan Al-Qaeda, mendapatkan hukuman 10 tahun penjara.
AFP/GETTY IMAGES

Pertimbangkan, misalnya, ancaman pejuang teroris asing (FTF). Hal ini sering kali berlangsung dalam siklus empat langkah: pertama, radikalisasi menjadi ekstremisme kekerasan; kedua, perekrutan dan fasilitasi; ketiga, perjalanan dan pertempuran; dan keempat, kembali ke tanah air dan integrasi. Berbagai kegiatan, mulai dari menggunakan media sosial hingga perjalanan udara internasional dan penahanan, relevan dengan siklus hidup kegiatan FTF.

Sistem hukum yang efektif harus responsif terhadap setiap tahapan siklus ini dalam upaya untuk menangkap teroris selama masa persiapan, sebelum terjadinya serangan. Negara-negara harus membuat perundang-undangan yang mencakup sistem tindak pidana berbasis luas, termasuk pelanggaran yang dilakukan sebelum serangan, seperti konspirasi, memberikan bantuan materi, pelatihan, hasutan, dan ajakan (praktik 13, 14). Selanjutnya, beberapa teknik investigasi terbaik dalam melawan terorisme melibatkan investigasi penyamaran (praktik 3) dan pengintaian elektronik sah terhadap tersangka teror (praktik 4).

Tersangka teror yang tidak ditahan sebelum persidangan bisa saja mengintimidasi pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan, melakukan serangan, melanjutkan perekrutan atau meninggalkan negara tersebut. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana yang mampu mengatasi teror akan memungkinkan penahanan praperadilan tersangka teror tertentu (praktik 7) dan memberlakukan tindakan perlindungan bagi hakim, jaksa, pengacara pembela, dan pihak lain yang terlibat dalam kasus ini (praktik 1). Undang-undang yang melindungi bukti pidana agar tidak dirilis secara prematur atau sembarangan sebelum persidangan harus membuat saksi merasa lebih percaya diri bahwa mereka bisa memberikan kesaksian tanpa takut adanya tindakan balas dendam (praktik 6). Sistem yang memungkinkan perjanjian kerja sama formal — juga dikenal sebagai tawar-menawar hukuman (plea bargaining) — dapat mendorong tersangka untuk memberikan informasi akurat yang membantu mendakwa teroris lain atau mengungkapkan rencana serangan dan jaringan teroris (praktik 5).

Pengalaman baru-baru ini dari beberapa bagian dunia mengajarkan bahwa beberapa tempat perkembangbiakan yang paling subur bagi terorisme dan radikalisasi adalah di dalam sistem penjara nasional. Reformasi sektor peradilan pidana yang bertanggung jawab tidak bisa mengabaikan kebijakan penahanan dan reintegrasi yang efektif (praktik 11). Kebijakan tersebut harus mengatasi cara untuk mencegah diarahkannya kegiatan teroris dan perekrutan pengikut teroris dari dalam sistem penjara, hukuman kurungan yang tepat yang diperlukan untuk mencegah kegiatan teroris lainnya, dan program deradikalisasi dan reintegrasi untuk mengurangi residivisme.

Petugas polisi berpakaian preman membuka borgol tersangka teror yang diadili di Jakarta, Indonesia, pada November 2013 karena perannya dalam rencana untuk mengebom Kedutaan Besar Myanmar. AFP/GETTY IMAGES

Petugas polisi berpakaian preman membuka borgol tersangka teror yang diadili di Jakarta, Indonesia, pada November 2013 karena perannya dalam rencana untuk mengebom Kedutaan Besar Myanmar.
AFP/GETTY IMAGES

Karena terorisme merupakan ancaman global yang mudah menembus batas-batas negara, sistem peradilan pidana yang paling efektif akan saling terhubung dengan negara-negara lainnya. Untuk itu, negara-negara yang belum memberlakukan undang-undang untuk memudahkan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik harus segera melakukannya (praktik 9). Pengembangan profesional untuk hakim, jaksa, pengacara pembela, penyidik, dan pejabat penjara juga harus terhubung dengan baik sehingga praktisi dapat berbagi teknik-teknik yang efektif. Negara-negara harus berinvestasi dalam pemberian gaji, pengembangan profesional, keamanan kerja, dan perlindungan fisik untuk mempertahankan profesional berkualitas tinggi yang dapat menjalankan fungsi khusus penuntutan terorisme (praktik 8).

Memorandum Rabat tidak menyerukan diberlakukannya sistem undang-undang dan pengadilan kontraterorisme yang terpisah. Ada beberapa alasan mengapa hal ini tidak diberlakukan. Pertama, sistem peradilan pidana akan mendapatkan hasil yang lebih konsisten ketika didasarkan pada sistem yang sudah dikenal dan dipahami oleh para praktisinya, dan bukannya sistem baru yang terasa asing dan dipaksakan. Kedua, penggunaan sistem pengadilan kontraterorisme terbukti tidak populer di sektor masyarakat komersial, yang takut bahwa asosiasi suatu negara dengan terorisme akan menyebabkan hilangnya peluang pariwisata dan bisnis. Masyarakat sipil juga mungkin khawatir bahwa sistem pidana baru ini dapat mengganggu kebebasan sipil dan tidak sejalan dengan norma-norma nasional. Sebaliknya, negara-negara harus berfokus pada cara-cara untuk meningkatkan sistem peradilan pidana yang sudah ada untuk mengatasi terorisme.

Upaya melawan terorisme tidak terbatas pada medan tempur nun jauh di sana. Terorisme semakin menjadi masalah global yang memerlukan solusi terkoordinasi antar negara. Respons terhadap terorisme dari sistem hukum nasional — berdasarkan aturan hukum, menghormati hak asasi manusia, menggabungkan praktik-praktik yang baik, dan sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai nasional — akan semakin penting bagi upaya kontraterorisme.


15 Praktik yang Baik dari Memorandum Rabat: cetak biru untuk sektor peradilan pidana

  1. Melindungi korban, saksi, informan, petugas penyamar, juri, penyidik, jaksa, pengacara pembela, dan hakim dalam kasus terorisme.
  2. Mendorong kerja sama dan koordinasi antar instansi pemerintah dalam negeri yang memiliki tanggung jawab atau informasi yang relevan dengan kontraterorisme.
  3. Memberikan kerangka hukum dan langkah-langkah praktis untuk investigasi penyamaran terhadap tersangka atau organisasi teroris.
  4. Memberikan kerangka hukum dan langkah-langkah praktis untuk pengintaian elektronik dalam investigasi kontraterorisme.
  5.  Mengadopsi insentif bagi tersangka teroris dan pihak lainnya untuk bekerja sama dalam investigasi dan penuntutan kontraterorisme.
  6.  Memberlakukan langkah-langkah untuk melindungi informasi penegak hukum dan informasi intelijen yang sensitif dalam kasus terorisme.
  7. Menyediakan praktik hukum penahanan praperadilan terhadap tersangka teroris.
  8.  Menyediakan pengembangan profesional bagi penyidik, jaksa, dan hakim yang menangani kasus terorisme.
  9.  Mengembangkan praktik dan prosedur untuk mendorong kerja sama internasional dalam masalah kontraterorisme.
  10. Mengembangkan dan menggunakan bukti forensik untuk menentukan identitas orang-orang yang terlibat dalam tindak terorisme.
  11. Memastikan bahwa terpidana teroris dihukum dengan tepat, dan mengembangkan kebijakan untuk penahanan dan reintegrasi mereka.
  12. Mengkriminalisasi kejahatan terorisme sebagaimana dijabarkan dalam konvensi dan protokol internasional yang berlaku.
  13. Mengkriminalisasi konspirasi, ajakan, dan tindakan persiapan terorisme lainnya.
  14. Mengkriminalisasi upaya untuk melakukan, membantu, dan menghasut tindak teroris.
  15. Mengkriminalisasi pembiayaan teroris.
saham