Cerita populer

Tiongkok dan Asia Tenggara membuat hotline untuk masalah Laut Cina Selatan

REUTERS

Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara sepakat untuk membuat hotline menteri luar negeri guna mengatasi keadaan darurat di Laut Cina Selatan yang disengketakan, demikian kata pejabat senior Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) kepada Reuters pada akhir Juli 2015.

Tiongkok mengklaim sebagian besar laut yang berpotensi kaya akan energi, tempat lalu lalang perdagangan angkutan kapal senilai 5 triliun dolar A.S. setiap tahun, dan menolak klaim negara-negara pesaingnya, yakni Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.

Wilayah ini telah menjadi potensi titik kilas militer terbesar di Asia. Amerika Serikat mendesak para pengklaim untuk menyelesaikan perbedaan melalui pembicaraan dan mengatakan bahwa Armada Pasifiknya berupaya melindungi jalur laut yang penting bagi perdagangan A.S.

Tetapi Tiongkok menolak keterlibatan A.S. dalam sengketa ini, dan pendekatannya yang lebih asertif baru-baru ini, termasuk reklamasi lahan dan konstruksi di terumbu karang yang disengketakan, telah menimbulkan ketegangan.

Hotline itu akan diumumkan pada awal Agustus pada pertemuan menteri luar negeri ASEAN, demikian kata pejabat senior ASEAN yang mengetahui diskusi tersebut.

“Hotline itu kemungkinan akan diumumkan dalam pernyataan bersama pada akhir pertemuan,” kata pejabat itu, yang menolak untuk disebutkan namanya karena pembicaraan tersebut bersifat pribadi.

Hotline menteri luar negeri akan menjadi hotline pertama yang melibatkan Tiongkok, meskipun Filipina dan Vietnam telah memiliki hotline angkatan laut sejak tahun lalu untuk memantau perairan yang disengketakan.

Para pemimpin Asia Tenggara berharap bahwa hotline darurat itu akan membantu meredakan ketegangan yang muncul akibat bentrokan angkatan laut dan klaim Tiongkok, demikian kata pejabat itu.

Peserta pertemuan termasuk Menteri Luar Negeri Tiongkok, Menteri Luar Negeri A.S. John Kerry, dan kekuatan Asia lainnya, termasuk India dan Jepang.

Seorang diplomat Filipina menyambut hotline itu sebagai cara untuk menghindari kecelakaan dan salah perhitungan.

“Filipina menyambut setiap tindakan untuk membangun kepercayaan yang akan mempromosikan perdamaian dan stabilitas serta mengurangi ketegangan di kawasan ini,” kata diplomat itu.

Tapi jauh lebih penting untuk mengambil tindakan demi melaksanakan dan memperkuat dengan sepenuhnya pakta 2002, Deklarasi Perilaku Para Pihak, demikian tambah diplomat itu.

Pedoman perilaku, yang ditandatangani oleh ASEAN dan Tiongkok pada tahun 2002 itu, mewajibkan negara-negara penandatangan untuk “menahan diri” dalam kegiatan yang bisa meningkatkan sengketa.

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button