Jepang menuntut Tiongkok untuk menghentikan eksplorasi minyak di bagian Laut Cina Timur
REUTERS
Jepang meminta Tiongkok untuk menghentikan pembangunan anjungan eksplorasi minyak dan gas di Laut Cina Timur di dekat perairan yang diklaim oleh kedua negara. Jepang khawatir bahwa pengeboran yang dilakukan Tiongkok bisa menyedot cadangan minyak dan gas yang membentang hingga ke wilayah Jepang.
Kementerian Pertahanan Jepang menambahkan permintaan itu pada ulasan pertahanan tahunannya setelah anggota partai berkuasa yang berhaluan keras mengajukan ketidakpuasannya pada akhir Juli 2015 dan menyatakan bahwa rancangan aslinya terlalu lunak terhadap Tiongkok, demikian kata seorang pejabat kementerian.
Tiongkok melanjutkan eksplorasi di Laut Cina Timur dua tahun lalu, kata laporan itu. Pada 2012, pemerintah Jepang telah membuat marah Beijing dan membeli gugusan pulau yang disengketakan di sana. Sebelum itu, Beijing telah membatasi aktivitas berdasarkan perjanjian dengan Jepang untuk bersama-sama mengembangkan sumber daya bawah laut di daerah yang disengketakan.
“Kami telah mengonfirmasi bahwa Tiongkok telah memulai pembangunan anjungan [eksplorasi] laut baru, dan kami mengulangi ketidaksetujuan kami terhadap pembangunan unilateral yang dilakukan Tiongkok dan menyerukan dihentikannya pembangunan itu,” kata kementerian Jepang.
Anjungan tersebut dibangun di sisi Tiongkok pada garis median yang memisahkan zona ekonomi eksklusif kedua negara, demikian kata pejabat kementerian Jepang.
Tokyo khawatir bahwa anjungan tersebut akan menyedot ladang gas yang tumpang tindih di garis median itu dan bisa juga digunakan sebagai stasiun radar atau pangkalan drone atau pesawat lain untuk memantau aktivitas udara dan laut di dekat rangkaian pulau yang disengketakan, yang dikenal sebagai Senkaku di Jepang dan Diaoyu di Tiongkok.
Kementerian pertahanan dan luar negeri Tiongkok tidak segera menanggapi permintaan untuk memberikan komentar terkait laporan pemerintah Jepang.
Laporan itu tidak mengungkapkan rincian lokasi atau jumlah anjungan lepas pantai yang didirikan oleh Tiongkok.
Laporan setebal 500 halaman, yang disetujui oleh pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe, juga mengomentari sengketa di Laut Cina Selatan. Jepang dan negara-negara lain mengkritik proyek reklamasi lahan Tiongkok sebagai ancaman bagi keamanan regional.
Untuk pertama kalinya, laporan itu menyertakan citra satelit dari pulau buatan Tiongkok di Laut Cina Selatan.
“Tiongkok telah melaksanakan reklamasi lahan dengan cepat di tujuh terumbu karang di Kepulauan Spratly dan membangun infrastruktur termasuk landasan pacu dan pelabuhan pada beberapa terumbu karang. Kekhawatiran ini pada awalnya dinyatakan oleh Amerika Serikat, sekarang tindakan ini menjadi perhatian masyarakat internasional,” ungkap laporan itu.
Tiongkok mengklaim sebagian besar dari 3,5 juta kilometer persegi wilayah di Laut Cina Selatan, yang juga diklaim oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.
Jepang tidak memiliki klaim di daerah itu tetapi khawatir bahwa keberadaan pangkalan militer Tiongkok di sana akan meningkatkan pengaruh Beijing terhadap wilayah tempat perdagangan senilai 5 triliun dolar A.S. mengalir setiap tahunnya, yang sebagian besar mengarah ke dan dari Jepang.
Tiongkok mengatakan bahwa pekerjaan konstruksinya di Laut Cina Selatan akan digunakan untuk pertahanan serta untuk menyediakan layanan sipil yang akan menguntungkan negara-negara lain.
Jepang dan Filipina telah melakukan dua latihan angkatan laut bersama di sekitar Laut Cina Selatan. Pada Juni 2015, Abe dan Presiden Filipina Benigno Aquino III mengatakan bahwa mereka akan memulai pembicaraan yang bisa memberi Jepang akses ke pangkalan militer Filipina.
Jepang juga mengatakan bahwa pihaknya mungkin memulai patroli udara di Laut Cina Selatan. Tiongkok mengatakan bahwa tindakan itu merupakan upaya campur tangan.
